TEMBILAHAN - Pertemuan mediasi ganti rugi kerusakan kebun kelapa petani akibat replanting PT Bumi Palma Lestari Persada (BPLP) di Kecamatan Enok dan Reteh, Sabtu (13/7) gagal. Perusahaan ini ngotot tak mau bertanggungjawab akibat kelalaian mereka yang menyebabkan petani merugi.

Dalam pertemuan yang dipimpin Kasat Intelkam Polres Inhil, AKP Suprapto di aula Mapolres ini, perwakilan manajemen PT BPLP menyatakan hanya bersedia membeli seharga Rp 21 juta perhektar kebun yang rusak tersebut. Pertemuan ini dihadiri juga kuasa hukum petani, Zainuddin, SH, perwakilan petani Kecamatan Enok dan Reteh serta manajemen PT BPLP.

"Berdasarkan keputusan pimpinan, kami hanya bersedia membeli Rp 21 juta perhektar kebun kelapa petani yang rusak ini," jawab Irsan, perwakilan manajemen PT BPLP dalam pertemuan ini. Ia sama sekali tidak menyinggung tuntutan ganti rugi kerusakan pohon kelapa milik petani.

Tentu saja jawaban ini menguatkan sinyalemen bahwa PT BPLP tidak memiliki itikad baik bagi menyelesaikan ganti kerugian kerusakan pohon kelapa petani, akibat aktifitas replanti g perusahaan ini. Karena sejak awal petani hanya menuntut ganti kerusakan pohon kelapa mereka sampai harga terakhir Rp 150 ribu perbatang, bukan menjual lahan mereka dengan harga yang ditekan seperti itu.

"Petani sejak awal tidak berniat menjual kebun kelapa mereka, hanya menuntut ganti kerugian akibat replanting tersebut," ungkap kuasa hukum petani, Zainuddin Acang, SH menanggapi jawaban dari manajemen PT BPLP tersebut.

Dinyatakan, hal ini tentu saja tidak menghasilkan keputusan yang berdampak positif bagi pihak petani. Maka, langkah selanjutnya diserahkan kepada petani bagi penyelesaian permasalahan ini.

Jawaban pihak perusahaan ini tentu saja disambut kecewa kalangan perwakilan petani yang hadir saat itu. Mereka menuding perusahaan sawit ini bak 'penjajah' di negeri sendiri.
"Ini kan sama dengan penjajah, setelah kebun kelapa kami rusak akibat replanting, bukannya mau diganti rugi malah mau dibeli dengan harga murah. Ini sama saja mengusir kami dari tempat kelahiran," cetus seorang petani.

Langkah perusahaan yang hanya berniat membeli kebun tersebut ditolak, karena sama saja mencabut mereka dari lingkungan yang selama ini telah membesarkan dan merupakan lahan penghidupan mereka. (fad)