DARIRIAU.com - Setelah tertunda dalam pembahasan DPR RI sebagai salah satu daerah yang akan dimekarkan, rencana pemekaran Kabupaten Indragiri Selatan mulai menampakkan titik terang, setelah Tim Pemekaran Indragiri Selatan (Insel) dan Pemkab Inhil bertemu dengan Komisi II DPR RI.

"Kita sudah melakukan pertemuan dengan Komisi II DPR RI yang diterima langsung oleh Ketua Komisi Agun Gunanjar di Jakarta, dalam kesempatan itu, dia telah berjanji akan memasukkan rencana pemekaran Insel ke dalam 22 daerah yang akan dibahas DPR, setelah sebelumnya Insel tidak masuk dalam 65 daerah pertama yang akan dimekarkan pada beberapa waktu lalu," ungkap MJ. Verman, Kepala Bagian Pemerintahan Pemkab Inhil, Senin (9/12) lalu.

Jelas Verman, selaku utusan Pemkab Inhil melalui arahan Bupati Inhil HM Wardan, pihaknya bersama dengan Tim Pemekaran Insel telah bertemu langsung dengan Ketua Komisi II DPR RI yang membidangi permasalahan tersebut dan mendapati hasil bahwa Insel akan dibahas bersama 21 daerah lain yang juga mengajukan pemekaran.

"DPR RI melalui Ketua Komisi II Agun Gunanjar telah menyampaikan bahwa Insel akan dimasukkan dalam Program Legislasi Nasional tahun ini, yang nanti akan dibahas untuk proses selanjutnya. Dalam kesempatan itu Agung juga menyakinkan bahwa pada hari ini juga (Senin, 9/12-red) akan dibahas langsung pihak Kementerian Dalam Negeri untuk menentukan langkah selanjutnya," jelas Verman.

Lebih jauh Verman mengatakan bahwa beberapa persyaratan yang sebelumnya masih kurang ke depannya akan segera dilengkapi, sesuai dengan arahan dan petunjuk yang telah diberikan Komisi II DPR dan Kementerian Dalam Negeri.

"Dengan langkah maju yang didapat ini, kita menurut arahan Bupati adalah tetap berusaha dengan maksimal agar keinginan masyarakat Indragiri Selatan untuk mewujudkan kabupaten baru mudah-mudahan bisa terwujud pada tahun depan," ucap Verman menyampaikan arahan yang disampaikan Bupati Inhil, HM Wardan.

Beberapa persyaratan yang dinilai DPR dan Kementerian Dalam Negeri belum lengkap tersebut adalah penjelasan dan keputusan tentang anggaran pemekaran, termasuk juga bagaimana bentuk anggaran bagi daerah baru yang menjadi kewenangan kabupaten induk, selain itu adalah terkait penyerahan asset kabupaten induk, dimana semua harus dituangkan dalam sebuah keputusan yang jelas.

Sedangkan syarat utama jelas Verman sejauh ini sudah terpenuhi, termasuk rekomendasi Bupati, DPRD Inhil, Gubernur dan DPRD Riau, "Kita meminta kepada semua komponen masyarakat, khususnya masyarakat Indragiri Selatan untuk bahu membahu dan saling menyokong, agar keinginan ini bisa kita wujudkan dengan baik," pinta Verman

Untuk diketahui, Tim ini tiba di Gedung DPR RI dan langsung menemui Ketua Komisi II DPR RI, Agun Gunanjar, diketuai H Khairudin didampingi Ir. Hermison (Sekretaris), H Zarizam (bendahara), Mahmudin, S.Pi (Kabid Kepemudaan) dan Jamaluddin, S.Pd (anggota). Hadir juga Camat Keritang, Ahmad Ramani dan Kabag Tata Pemerintahan Setdakab Inhil, MJ Verman.

Saat itu ikut juga mendampingi dua orang anggota DPR RI asal Riau, yakni Hj Nurlia, SH, MH dan Ir, H Idris Laena.

Ketua Tim Percepatan Pemekara Insel, H Khairuddin menyampaikan hal senada, dalam pertemuan ini Ketua Komisi II DPR RI, Agun Ginanjar memberikan sinyal positif bagi pemekaran Insel.

"Dalam pertemuan dengan Ketua Komisi II DPR RI sekitat pukul 10.00 WIB tadi, alhamdulillah, pak Agun Ginanjar menyatakan akan melakukan pembahasan pemekaran Insel dengan Kemendagri pada malam ini," ungkap H Khairuddin, Senin (9/12).

Lanjutnya, dalam penjelasan Agun, dari 65 Daerah Otonom Baru (DOB), saat ini yang dilakukan pembahasan sebanyak 21 DOB.

"Insya Allah, Insel akan dimasukkan dalam rencana pemekaran 22 daerah yang akan dibahas DPR, setelah sebelumnya Insel tidak masuk dalam 65 daerah pertama yang akan dimekarkan pada beberapa waktu lalu. Seterusnya akan dibahas di Badan Legislasi, untuk dimasukkan dalam Prolegnas 2013," sebutnya.

"Kami mohon doa seluruh masyarakat Insel bagi keberhasilan perjuangan pemekaran Insel ini," harapnya. (rts)