TEMBILAHAN - Bupati, H Indra M Adnan menegaskan, bahwa Pemkab Inhil tetap berkomitmen dan selalu membuka mata terkait persoalan di bidang perkebunan warga.

Kendati demikian, Pemkab Inhil tidak bisa campur tangan terhadap harga, karena selain tidak memiliki kewenangan, juga diatur berdasarkan mekanisme hukum pasar. Sehingga, cakupannya sangat luas, karena berhubungan dengan permintaan maupun penawaran global.

"Setiap tahun kita selalu programkan trio tata air perkebunan masyarakat. Selain itu, infrastruktur pendukung juga diperhatikan," tutur Bupati, Indra, Rabu (26/6).

Dikatakannya, trio tata air yang meliputi pembangunan tanggul, drainase dan pintu klep dimaksudkan mengatasi persoalan utama perkebunan warga saat ini. Selain banyak yang tergenang air, juga banyak yang tidak memiliki saluran drainase yang memadai.

Hal itu tentunya menjadi penyebab turunnya produktivitas kebun di Negeri Seribu Jembatan ini, dan menyebabkan perkebunan tidak produktif, karena perkebunan kelapa sangat tidak kuat tergenang air dalam jangka yang lama.

Sementara itu, terkait munculnya anggapan bahwa Pemkab Inhil penyebab rendahnya harga kelapa maupun komoditas lain, menurut Bupati karena sejumlah kalangan tidak memahami kondisi yang sebenarnya. Begitu juga dengan adanya desakan supaya Pemkab Inhil saja yang menampung kelapa petani. Hal itupun dinyatakan tidak memahami aturan, bahwa pemerintah tidak boleh berbisnis.

"Pemkab Inhil sekali lagi tidak bisa mempengaruhi harga. Pasalnya, keputusan itu berdasarkan mekanisme pasar," tegas Bupati.

Ungkapan Bupati itu sekaligus juga menepis anggapan beberapa kalangan warga yang menyatakan setiap ada kegiatan besar harga kelapa selalu turun. Penyebabnya, Pemkab Inhil meminta sumbangan kepada perusahaan pembeli kelapa di daerah ini.

"Pemkab Inhil senantiasa menggalang dana dengan tidak meminta bantuan kepada perusahaan penampung kelapa hari besar. Dalam kenyataannya, meskipun Pemkab Inhil tidak meminta bantuan harga kelapa dan perkebunan lain tetap saja fluktuatif," terangnya. (fad)