TEMBILAHAN - Imbas dari rencana kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi oleh Pemerintah Pusat adalah mulai melonjak beberapa komoditi pangan di tengah-tengah masyarakat, sehingga diperlukan pemantauan yang lebih khusus agar tidak terjadi kelangkaan.

Sejauh ini untuk melakukan hal tersebut Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir belum membentuk tim khusus, namun masih dilakukan secara berkala oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Pernyataan tersebut disampaikan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Inhil melalui Kepala Bidang Perdagangan, Raja Taruna, Rabu (12/6) dengan mengatakan bahwa mulai melonjaknya beberapa harga Sembilan Kebutuhan Pokok (sembako) di pasar-pasar Inhil akibat rencana kenaikan BBM dan dekatnya bulan Ramadan tetap menjadi pantauan pihaknya.

"Walaupun belum ada tim khusus yang dibentuk Pemkab untuk pemantauan harga sembako menjelang bulan Ramadan dan imbas dari rencana kenaikan BBM, kita dari Disperindag tetap melakukan pengecekan secara berkala terhadap stok pangan di Inhil, dengan tujuan barang keperluan masyarakat tersebut jangan sampai langka dipasaran," ungkap Raja Taruna.

Jelasnya, mengantisipasi adanya spekulan-spekulan yang memanfaatkan situasi seperti ini, semua agen dan gudang penyimpanan bahan kebutuhan pokok selalu dipantau. Khusus untuk agen-agen sembako, selalu diingatkan untuk tidak melakukan penimbunan barang.

Selain langkah tersebut, secara terencana Disperindag menurut Raja Taruna juga selalu memprogramkan adanya operasi pasar untuk membantu masyarakat kecil jika terjadi kenaikan harga sembako yang cukup signifikan dan memberatkan.

"Berkaca dari situasi sebelumnya, untuk melakukan pemantauan harga sembako secara total, Pemkab Inhil melalui Bidang Perekonomian akan membentuk tim khusus dengan menyertakan aparat penegak hokum. Namun karena kenaikan BBM sejauh ini belum pasti dan Ramadan masih sebulan lagi, kita belum menerima pemberitahuannya," jelas Raja Taruna. (fad)