TEMBILAHAN – Terkait aksi kedatangan puluhan Kepala Desa dari dua kecamatan, seperti Kecamatan Teluk Belengkong dan Kecamatan Pulau Burung, yang mendatangi kantor DPRD Indragiri Hilir Kamis (24/5) kemarin, untuk menyampaikan aspirasi bahwa pembelian harga kelapa terlalu rendah oleh pihak perusaan. Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) hanya bisa mempasilitasi, ke dua belah pihak itu.

Demikian dikatakan Asisten II Setdakab Inhil, H Syafrinal Hedy, Jumat (25/5). Menurut dia, Pemkab Inhil, hanya bisa mempasilitasi antara petani kelapa dengan pihak perusahaan pembeli hasil komoditi itu. "Karena belum mencapai kata sepakat, maka kita berkewajiban untuk memanggil kedua belah pihak, baik petani maupun perusahaan," ujar Sayfrinal Hedi.

Dalam pertemuan itu, Pemkab Inhil, meminta kepada pihak-pihak diatas melakukan dialog, untuk menentukan ketetapan harga kelapa. Sebab, dalam menentukan harga kelapa pemerintah tidak memiliki kewenangan khsus untuk memutuskannya.

"Kalau harga, yang bisa memutuskan salah satunya mereka pengusaha. Artinya kita akan mencari win-win solution," paparnya.

Disini pihaknya juga berharap agar Pengusaha berupaya membuat kebijakan yang tidak merugikan lain pihak salah satuanya para petani kelapa. Demikian juga dengan masyarakat, tentu jika ini dapat dilaksanakan dengan baik, maka petani meraka terbantu. Kemudian, keterlibatan masyarakat sendiri, lanjut mantan Kepala Dinas Kehutanan Inhil itu, adalah melakukan suplai bahan baku seperti kelapa tersebut.

"Mudah-mudahan dalam pertemuan nanti (Jumat, red) sore kemarin, ada jalan keluar yang baik. Sebab, kita mewajibkan mereka datang dalam pertemuan nanti," tandasnya.

Ketika ditanyakan mengenai harga kelapa saat ini, diakui Sayfrinal Hedy, memang terjadi penurunan yang cukup besar. Namun dirinya tidak semata-mata bisa menyalahkan para perusahaan, karena selain dipengaruhi pasar dunia harga tersebut juga berpengaruh terhadap pluktuasi pertumbuhan ekonomi. Tapi meski bagai manapun Pemkab Inhil, akan mencari solusi yang tepat.

"Kita harapkan semua pihak dapat menyelsaikan persoalan ini dengan bermusyawarah, sehingga tetap pada koridor yang baik tanpa merugikan pihak-pihak lain, baik itu masyarakat atapun perusahaan," imbuhnya. (fad)