TEMBILAHAN – Komisi II DPRD Inhil meminta Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Inhil meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Hal ini dinilai penting guna peningkatan partisipasi dalam pelaksanaan pembangunan di Bumi yang berjuluk Negeri Seribu Jembatan ini.

Demikian disampaikan Sekretaris Komisi II DPRD Inhil Herwanisstas, kepada wartawan kemarin. Dia menilai jika kekreatifan Dispenda dalam mengelola PAD terus diasah dan ditingkatkan sebagaimana yang telah disampaikan maka hasilnya juga akan maksimal.

"Dispenda harus kreatif mencari sumber-sumber lain, jangan hanya mengandalakan sumber PAD yang sudah pasti," tegasnya.

Sudah waktunya, dikatakan lagi oleh Sitas sapaan akrab Politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa ini, Inhil harus mampu meningkatkan PAD karena di daerah Inhil begitu banyak potensi yang belum dikelola dengan benar, di antaranya, retribusi parkir, retribusi pasar, dan retribusi pemanfaatan berbagai fasilitas daerah.

Dijelskan Sitas lebih jauh, apa yang disampaikan oleh Dewan dalam hal ini Komisi II adalah bentuk dari kepedualian wakil rakyat untuk mendongkrak pendapatan asli daerah. "Kita melihat target PAD yang disampikan Dispenda pada tahun 2012 ini jauh dari realisasi PAD di tahun 2011 silam," ungkapnya.

Oleh sebab itu, kata dia, Dispenda harus jeli dalam mencari sumber-sumber PAD sehingga apa yang telah tercapai pada tahun sebelumnya, di tahun 2012 ini tidak sampai terjadi penurunan target. "Paling tidak target PAD sekarang harus sama dengan realisasi tahun kemarin," cetusnya.

Hal senada juga disebutkan Anggota Komisi II DPRD Inhil lainnya, H Bakri, menurut dia, target dan pencapaian PAD tahun demi tahun harus mengalami peningkatan secara gerafik. Apalagi bila dilihat dari bertambahan penduduk dan pembangunan di Kabupaten Inhil, yang terus mengalami peningkatan.

"Target PAD, harus menjadi catatan kita semua. Jika pencapaian dan target selalu mengalami penurunan tahun demi tahun, sama artinya terdapatnya sebuah ke gagalan dalam memenej pendapatan daerah," sambungnya.

Pihaknya berharap eksekutif segera membuat regulasi atau aturan yang mendukung tergarapnya potensi-potensi lain yang bisa meningkatkan pendapatan daerah. Yang lebih tepat SKPD tidak selalu tergantung pada peraturan daerah terutama sekali terhadap retribusi yang ada saat ini.(fad)