TEMBILAHAN - Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri (Unisi) Tembilahan melaksanakan bimbingan teknis terhadap para bendahara, PPATK satuan kerja di lingkungan Pemkab Inhil dengan menghadirkan Bupati Inhil sebagai narasumber utama.

Semakin ketatnya pengawasan yang dilakukan terhadap pemerintah dalam merealisasikan anggaran negara, tidak jarang membuat para pengguna anggaran tersebut menjadi sangat kaku dalam menjalankan aktivitas pemerintahan, hingga berakibat sering mandeknya realisasi APBD.

Hal tersebut disampaikan Bupati Inhil, DR Indra M Adnan dalam paparannya seputar teknis pelaksanaan pemerintahan, khususnya bagi pengguna anggaran dalam hal ini para Bendahara serta PPATK proyek semua satuan kerja Pemkab Inhil.

"Bimtek ini sangat perlu dilakukan sesering mungkin, untuk memberikan pemahaman yang lebih luas bagi para pengguna anggaran daerah, agar dalam merealisasikan pekerjaan tidak yang tertuang dalam APBD bisa lebih fleksibel dan tidak kaku, hanya karena takut akan korupsi," kata Indra, Senin (12/3).

Jelasnya, tidak jarang terjadi pengguna anggaran menjadi takut yang sangat berlebihan dalam mejalankan tugasnya, sehingga akibatnya banyak pekerjaan pemerintahan terbengkalai.

"Untuk itu, banyak hal yang perlu dipahami pengguna anggaran dalam merealisasikan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam APBD, terutama sekali harus paham penjelasan dari sebuah undanng-undang atau peraturan pemerintah, bukan lantas hanya karena ketatnya pengawasan, pekerjaan tidak jalan," tukas Indra.(fad)