TEMBILAHAN – Guna menindak lanjuti proses pemekaran Kabupaten Indragiri Hilir, Tim Evaluasi dan Pengendalian Dampak Pemekaran Provinsi Riau mengadakan pertemuan Pemkab Inhil, Senin (20/2) di Kantor Bupati Inhil.

Sekdakab Inhil, H Alimuddin RM yang mewakili Bupati dalam kesempatan rapat koordinasi tersebut setelah membuka rapat mendengarkan pemaparan yang disampaikan Asisten I Sekdaprov Riau, H Abdul Latif yang menyampaikan bahwa pemekaran mutlak didasari untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat.

"Pemekaran yang dilakukan harus mempertimbangkan dengan matang aspek ekonomi, potensi daerah, luas wilayah, kependudukan, sosial, politik, budaya dan hankam. Namun yang paling penting adalah untuk mempercepat laju pertumbuhan ekonomi masyarakat," ungkapnya.

Abdul Latif yang juga didampingi biro pemerintah umum provinsi tersebut juga menyampaikan bahwa Inhil memang sangat berpotensi untuk dimekarkan, karena luasnya wilayah yang ada saat ini, namun Ia mengingatkan agar porses kearah itu harus dilakaukan seksama dan matang sehingga tidak menimbulkan efek negatif yang justru akan merugikan masyarakat.

Seperti diketahui, upaya pemekaran Kabupaten Inhil menjadi dua kabupaten dan satu kota madya yang selalu mendapat kritikan dan keraguan banyak pihak, baik dari DPRD maupun masyarakat umum dan mahasiswa akibat lambatnya proses yang dijalankan tersebut tetap diyakinkan Sekdakab Inhil bahwa prosesnya selalu jalan sebagaimana mestinya.

"Proses pemekaran kabupaten kita ini tetap terus berjalan, kita saat ini tengah melengkapi data administrasi dari semua pihak seperti data aspirasi masyarakat yang menjadi salah satu syaratnya," kata Sekdakab.

Beberapa waktu yang lalu, kalangan mahasiswa yang berasal dari Inhil selatan juga sering menyampaikan unek-uneknya seputar proses pemekaran Inhil khususnya Inhil bagian selatan yang belum juga terwujud.

Terakhir adalah Himpunan Pemuda Pelajar Mahasiswa Indragiri Selatan (HIPPMA-Insel) kembali mendesak pemekaran kabupaten Indragiri Selatan agar terealisasi sebelum tahun 2013 mendatang.

"Kami meminta pemekaran calon kabupaten Indragiri Selatan ini segera terwujud sebelum tahun 2013 mendatang. Kalau tidak direalisasikan, maka masyarakat Indragiri Selatan akan memboikot Pemilukada mendatang," ungkap Ketua Umum HIPPMA-Insel, Erizulapri, S.Pd waktu itu.

Erizulapri menyatakan pula jangan sampai usaha pemekaran calon Kabupaten Indragiri Selatan ini hanya menjadi komoditas dan kepentingan politik, pribadi dan golongan tertentu saja.

"Kami juga meminta agar upaya pemekaran kabupaten ini tidak menjadi komoditas politi pribadi, tapi hendaknya pemekaran ini menjadi wahana bagi mencerdaskan, mensejahterakan, peningkatan ekonomi masyarakat, kemajuan pembangunan infrastruktur, pendidikan, budaya dan sosial. Serta memperpendek rentang kendali pemerintahan di daerah pemekaran ini," tegasnya.(fad)