TEMBILAHAN - Kepala BPKP Inhil menegaskan bahwa lembaga yang dipimpinnya masih kekurangan Balai Penyuluh Kecamatan (BPK) dan sarana pendukungnya.

"Balai Penyuluh Kecamatan dan sarana pendukungnya pada saat ini dinilai masih jauh kurang dari semstinya. Namun sudah diusulkan pada Musrenbang kemarin untuk penambahan pembangunannnya," ungkap Kepala BPKP Inhil melalui Kabid Operasional Penyuluh dan Pengembangan Kelembagaan, Ramdani.

Ramdani juga menjlaskan bahwa pihaknya juga telah menyampaikan seputar keterbatasan kendaraan operasional penyuluh di lapangan, kondisi ini tentu saja menghambat penyuluh menjangkau petani bagi melihat kondisi di lapangan.

Sejalan dengan pembangunan BPK juga kami meminta dengan keberadaan kantor UPT di 14 kecamatan sehingga memudahkan para petani untuk mencari informasi dan juga melakukan pertemuan-pertemuan dengan petani lainnya untuk bertukar pendapat dan tukar fikiran.

"Dari 14 UPT BP2KP yang ada, seharusnya semuanya memiliki BPK. Tapi, baru ada 8 BPK, artinya masih kurang 6 BPK lagi. Maka telah diusulkan agar semua UPT memiliki BPK," imbuhnya.

Untuk sinerginya kegiatan atau program di BP2KP, pihaknya juga selalu berkoordinasi dengan Dinas Perkebunan, Dinas Kelautan dan Perikanan dan Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan. (fad)