TEMBILAHAN - Perusahaan yang bergerak pada bidang kehutanan dan perkebunan yang beroperasi di Indragiri Hilir selama ini dinilai belum ada memberikan kontribusi dan pembinaan yang konstruktif terhadap warga desa di wilayah operasionalnya, hingga masyarakat terdesak secara ekonomi.

"Kita mengharapkan pemerintah daerah serius memperhatikan ada tidaknya kontribusi perusahaan kehutanan dan perkebunan di Inhil bagi kepentingan masyarakat sekitar, sejauh pantauan kami, beroperasinya perusahaan justru menutup akses mata pencaharian masyarakat sekitar hutan, karena saat ini mereka membuka lahan sulit karena semua lahan sudah dikuasai perusahaan," ungkap Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Bangun Desa Payung Negeri (LSM BDPN) Inhil, Zainal Arifin, Jumat (12/4).

Disebutkannya, sekarang banyak areal hutan yang selama ini adalah tempat bergantungnya masyarakat dalam mencari kehidupan, telah dikuasai perusahaan kayu, seperti Gugusan Tempuling dan sebagian GAS serta Gaung dikuasai PT. Sumatera Riang Lestari SRL), Gugusan Gaung Anak Serka (GAS) dan Gaung dikuasai PT. Bina Duta Lakasana (PT. BDL) dan Gugusan Inhil Utara dikuasai PT. Mutiara Sabuk Khatulistiwa (PT. MSK).

"Selama ini pihak perusahaan tidak pernah secara jelas memperlihatkan kawasan bupper zone (penyangga). Padahal, kawasan ini menjadi kawasan ekonomi bermanfaat bagi penduduk di sekitar kawasan perusahaan, apalagi program yang sudah jelas wajib dilaksanakan perusahaan seperti CD, sejauh ini juga tidak berjalan sebagaimana mestinya," sebut Zainal.

Zainal juga mengatakan bahwa kalaupun ada pihak perusahaan merealisasikan kawasan areal tanaman kehidupan, itu adalah lahan yang sudah tidak produktif lagi, sehingga tidak bisa dimanfaatkan secara utuh oleh masyarakat tempatan.

Selain itu, karena minimnya pemberdayaan dan perhatian pihak perusahaan terhadap masyarakat sekitar wilayah operasionalnya, yang tercipta hanya konflik antara masyarakat dan perusahaan dengan intensitasnya cukup tinggi. Hingga yang terbaik yang harus dilakukan pemerintah adalah mengambil sikap tegas terhadap perusahaan-perusahaan yang tidak menjalankan program yang sudah jelas diwajibkan kepada mereka.

"Ke depan, hendaknya pengambil kebijakan kita lebih fokus dan meningkatkan kepedulian terhadap hal tersebut, untuk masyarakat Inhil lebih baik," pinta Zainal. (fad)