TEMBILAHAN - Program desa mandiri yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir saat ini merupakan revolusi pemikiran dalam pemberdayaan desa.

Semua itu, diawali dari terobosan dalam menerapkan prinsip bottom up. Padahal, saat itu daerah lain masih terpaku pada penerapan pola pemberdayaan yang bersifat top down.

Pola tersebut, menurut Bupati, H Indra M Adnan dipadukan dengan kearifan lokal. Hal itu didasari pada pertimbangan adanya nilai setempat yang pantas diterapkan berbarengan dengan program andalan itu.

"Kita melihat di pedesaan semangat gotong royong masyarakat masih cukup tinggi. Dengan pemberdayaan yang tepat, program yang dilaksanakan menempatkan mereka sebagai pelaku pembangunan tersebut," tutur Bupati Indra.

Dengan keterbatasan anggaran, Pemkab Inhil harus mengambil kebijakan revolusioner. Pasalnya, langsung mengarahkan mayoritas anggarannya untuk membangun desa. Kebijakan itu, mau tidak mau juga menimbulkan implikasi lain. Dimana, pembangunan infrastruktur lain harus dikurangi dan diarahkan pada hal yang prioritas.

Meski demikian, hasilnya desa menjadi berkembang demikian pesat. Keluhan desa yang sebelumnya tidak mendapatkan kue pembangunan seketika sirna dan terus berlangsung sampai sekarang.

"Mayoritas penduduk kita ada di pedesaan. Oleh sebab itu, anggaran harus kita plot ke sana," terang Bupati, Indra.

Selain itu, Pemkab Inhil menurut Bupati dapat dengan nyaman memikirkan bidang lain yang harus dibangun, seperti membenahi bidang pendidikan yang selama ini juga sedikit terabaikan. Kualitas SDM Inhil yang masih rendah harus dibenahi dengan perbaikan bidang tersebut.

"Program pendidikan bersubsidi, wajib belajar 12 tahun, serta pembangunan Unisi adalah upaya lain dalam memberdayakan warga," imbuhnya. (fad)