TEMBILAHAN - Mahasiswa Program S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) Universitas Terbuka (UT) Kelompok Belajar Tembilahan mempertanyakanan kenaikan uang SPP menjadi Rp 1,2 juta persemester. Demikian juga dengan adanya pungutan uang Rp 50 ribu untuk ongkos menyetorkan uang ke bank oleh penggelola.

Menurut penuturan beberapa mahasiswa tersebut, padahal selama dua semester sebelumnya mereka hanya membayar Rp 1 juta persemesternya, mereka kaget ketika pada semester ketiga ini naik menjadi Rp 1,2 juta. Artinya, ada kenaikan Rp 200 ribu permahasiswa. Uang tersebut disetorkan kepada pengelola UT Pokjar Tembilahan bernama Siti Jawiyah.

"Selama ini, kami membayar Rp 1 juta persemester, tapi tiba-tiba pengelola menyatakan SPP naik menjadi Rp 1,2 juta persemester. Tidak ada penjelasan sebelumnya mengenai kenaikan ini," ungkap seorang mahasiswa PGSD UT Pokjar Tembilahan yang bekerja sebagai guru honorer, Minggu (31/3).

Anehnya, uang tersebut harus disetorkan kepada pengelola terlebih dahulu. Padahal, menurut mahasiswa tersebut, uang tersebut bisa mereka setorkan sendiri ke bank untuk dikirimkan ke pengelola UT pusat. Untuk biaya setor ini, pengelola menungut biaya Rp 50 ribu, padahal untuk biaya pengiriman di bank hanya Rp 2500 saja.

Demikian juga dengan adanya kenaikan uang pertemuan (kuliah) menjadi Rp 70 ribu dari sebelumnya Rp 60 ribu.

Sedangkan Ketua Pengelola Kelompok Belajar Universitas Terbuka Tembilahan, Amri Sawir mengakui adanya kenaikan SPP sebesar Rp 200 ribu persemester tersebut, kenaikan itu berdasarkan kebijakan dari pusat.

"Memang naik menjadi Rp 1,2 juta persemester dan itu merupakan kebijakan dari pusat. Kami sepeser pun tak ada mengambil dari uang ini, murni semuanya disetorkan ke pusat," jawabnya ketika ditanyakan kenaikan uang semester ini.

Sedangkan mengenai adanya kenaikan uang pertemuan mahasiswa dengan dosen dari Pekanbaru, disebutkan karena banyak mahasiswa yang berhenti saat ini. Sehingga untuk menutupi biaya operasional yang mencapai Rp 17 juta persekali pertemuan, terpaksa uang pertemuan dinaikkan menjadi Rp 70 ribu dari Rp 60 ribu permahasiswa.

"Jumlah mahasiswa kita sekitar 300 lebih atau sebanyak 17 lokal. Dalam sekali pertemuan memerlukan biaya operasional Rp 17 juta, karena satu dosen memerlukan biaya Rp 1 juta dalam satu kali pertemuan," sebutnya.

Sedangkan mengenai pungutan Rp 50 ribu, dengan dalih biaya pengiriman uang SPP ke pusat, menurutnya uang tersebut merupakan uang administrasi SPP. Karena billing pembayaran mahasiswa diambil pengelola ke Pekanbaru dan termasuk biaya pengiriman di bank. (fad)