TEMBILAHAN - Peringatan Hari Bakti Rimbawan pada setiap tahun, hendaknya menjadi momentum yang penting dan strategis bagi upaya pembinaan rimbawan, khususnya dalam peningkatan profesionalisme, disiplin, moral, kesejahteraan dan jiwa korsa, sehingga memiliki kesiapan dan kesiagaan dalam menghadapi berbagai tantangan tugas.

Hal itu disampaikan Ketua Pengadilan Agama Tembilahan, HM Nur saat membacakan amanat Menteri Kehutanan RI, Zulkifli Hasan pada Upacara 17 Hari Bulan dan Peringatan Hari Bhakti Rimbawan (HBR) ke-30 tahun 2013, Senin (18/3).

"Jadikanlah peringatan ini sebagai wahana kontemplasi untuk mengukur sejauh mana upaya yang telah dilaksanakan dan hasil yang dicapai guna mewujudkan pengelolaan hutan lestari dan masyarakat sejahtera sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang No 41 Tahun 1999," tutur HM Nur.

Selanjutnya, ia juga mengajak para rimbawan untuk ikut menyukseskan program Kementerian Kehutanan, yakni penanaman dalam rangka Rehabilitasi Hutan dan Lahan yang sampai tahun 2012 telah tercapai 1.148.289,14 hektar dari target 2,5 juta hektar pada tahun 2014. Oleh karena itu, pada tahun 2013 ini akan ditanam 748.285 hektar dan pada tahun 2014 sekitar 603.426 hektar sangat memerlukan partisipasi, kompetensi dan disiplin para rimbawan.

Kemudian, masih ada program yang perlu upaya kerja keras, yaitu pembangunan hutan tanaman dan pembangunan Hutan Kemasyarakatan, serta Hutan Desa yang masih menghadapi kendala di lapangan.

"Selain kontrak kinerja tersebut, Kementerian Kehutanan juga harus menyelesaikan tantangan dan arahan pembangunan 2014, yaitu penciptaan lapangan kerja (creating job) dan peningkatan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, sesuai dengan tema Hari Bhakti Rimbawan ke-30 yaitu "Memperkokoh Jiwa Korsa Rimbawan dalam Mewujudkan Pelayanan Prima" sangat relevan," tambahnya.

Lebih lanjut ia mengatakan, bahwa pelayanan prima kepada masyarakat harus terus dilakukan, agar hutan sebagai sumberdaya semakin memberikan dampak besar untuk pertumbuhan ekonomi yang tentunya akan menyediakan lapangan kerja yang besar tanpa merusak lingkungan hidup.

"Tentunya tidak cukup pelayanan prima tanpa diikuti dengan perbaikan tata kelola birokrasi di pemerintahan (good governance), di pelaku usaha (good corporate governance) dan di LSM (good participation governance). Sehingga, masyarakat mendapatkan manfaat kehadiran para rimbawan untuk mencapai tujuan pembangunan kehutanan," imbuhnya. (fad)