TEMBILAHAN - Banyak kalangan orangtua siswa SMAN 1 Tembilahan Hulu mengeluhkan maraknya pungutan yang dirasakan memberatkan mereka. Padahal, Bupati Inhil telah mencanangkan sekolah termasuk Zona Anti Korupsi.

Menurut keterangan beberapa orangtua siswa, saat ini setiap siswa kembali dimintai bayaran Rp 180 ribu. Uang itu katanya digunakan untuk daftar ulang siswa. Pengakuan mereka pungutan tersebut tanpa terlebih dahulu mengadakan musyawarah dan persetujuan orangtua siswa.

"Kami mengeluhkan pungutan Rp 180 ribu persiswa dari pihak sekolah, apalagi tanpa mengadakan musyawarah dan persetujuan orangtua siswa," keluh orangtua siswa SMAN 1 Tembilahan Hulu, Jum'at (18/1).

Menurut mereka, pungutan semacam ini tentu saja bertentangan dengan Pencanangan Zona Anti Korupsi di Inhil yang dicanangkan Bupati Inhil, H Indra Muchlis Adnan. Dimana sekolah merupakan salah satu termasuk institusi yang 'diwajibkan' bersih dari berbagai macam pungutan yang tak jelas dasar hukumnya.

"Bukan hanya itu pungutan yang dilakukan di sekolah ini, pihak sekolah juga melakukan pungutan uang LKS yang biayanya di atas Rp 100 ribu. Kami berharap permasalahan ini menjadi perhatian pihak Dinas Pendidikan Inhil," sebutnya.

Kepala SMAN 1 Tembilahan Hulu, Dra Hj Wardiah mengakui adanya pungutan sebesar Rp 180 ribu persiswa tersebut, mulai dari kelas I sampai kelas III yang berjumlah sekitar 800 siswa.

"Pungutan tersebut untuk uang OSIS Rp 10 ribu perbulan, uang listrik Rp 10 ribu perbulan dan uang computer Rp 10 ribu perbulan. semuanya dibayar selama 6 bulan, jadi jumlahnya Rp 180 ribu," ungkap Wardiah.

Lanjutnya, sedangkan bagi siswa yang tidak mampu, maka pihak sekolah menetapkan tidak dipungut biaya tersebut. Namun, pernyataan ini dibantah para orangtua siswa, karena tidak ada kebijakan seperti ini, anak mereka diminta membayar biaya tersebut. (fad)