TEMBILAHAN - Sehubungan masih adanya beberapa instansi di lingkungan Pemkab Inhil yang belum juga merespon secara nyata prinsip anti korupsi, Bupati H Indra M Adnan kembali mengeluarkan peringatan keras kepada semua satuan kerja agar menerapkan prinsip tersebut dalam kegiatan sehari-hari.

Demikian juga bagi mobil dinas yang belum memasang stiker anti korupsi, diminta secepatnya ditarik.

Selain itu, Bupati, Indra juga menginstrusikan agar plang dan spanduk anti korupsi yang mendukung upaya menciptakan pemerintahan yang bersih dan baik segera dipasang. Tujuannya demi menggugah semua kalangan untuk peduli dan mendukung upaya tersebut.

"Kita tidak mau hanya slogan, tetapi semangat itu harus dilaksanakan. Ini semua demi peningkatan pelayanan yang baik," tegas Bupati, Indra, Rabu (16/1).

Dikatakannya, seorang PNS dalam bertugas sudah semestinya istiqomah, tidak memperhatikan nominal yang tercantum di dalam RKA dan mencari peluang mengambil keuntungan pribadi. Apabila memang harus menggunakan anggaran negara, maka harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Sekecil apapun tindakan yang berbau korupsi harus dihindari. Tindakan memerangi korupsi ini menang sangat berat dan tidak dapat dianggap remeh. Itu sebabnya membutuhkan kebersamaan dan keseriusan semua pihak," terangnya.

Dijelaskannya, kebiasaan yang sebelumnya illegal namun dianggap legal harus segera diubah, dan mengubah kebiasaan yang sudah mendarah daging ini tentunya cukup sulit. Tetapi, jika sudah diniatkan sejak awal, lambat laun akan dapat dihilangkan.

"Memberi uang sepuluh atau dua puluh ribu untuk mengurus sesuatu, namun tidak ada aturan hukumnya termasuk tindakan yang illegal," tambahnya.

Kendati demikian, oleh sebagian kalangan tindakan tersebut sudah lazim. Tetapi, sesungguhnya hal itu adalah sesuatu yang berbahaya dan mencederai semangat reformasi birokrasi, serta upaya memerangi korupsi.

"Apabila kebiasaan ini terus dibiarkan dan tidak diubah, maka setiap tahunnya akan terkumpul jumlah yang sangat besar," imbuhnya. (fad)