TEMBILAHAN - Beberapa waktu belakangan kritikan akan keberadaan serta jalannya operasional Universitas Islam Indragiri Tembilahan yang dinilai kurang menyentuh rasa keadilan masyarakat dan mahasiswa, Komisi IV DPRD Inhil berjanji akan membahas khusus seputar UNISI usai pembahasan APBD 2012.

Hal ini disampaikan Ketua Komisi IV DPRD Inhil, H Kartika Roni ketika didatangi beberapa personil LSM Masyarakat Peduli Inhil serta mahasiswa UNISI di gedung DPRD Inhil, Senin (6/2).

Dalam kesempatan itu Ia menyampaikan akan mengundang khusus para mahasiswa yang masih mempertanyakan status UNISI serta banyaknya kebijakan dalam pengoperasian UNISI yang dinilai tidak porposional.

"Ya, sejauh ini memang banyak laporan tentang perjalanan UNISI yang kurang dapat diterima banyak mahasiswa serta adanya tuntutan masyarakat akan kejelasan status UNISI, untuk itu usai pembahasan APBD ini kita agendakan pembahasan maslah ini," ungkap Roni.

Dari penuturan beberapa mahasiswa yang tidak mau menyebutkan namanya. Kebijakan yang diterapkan di UNISI semakin memberatkan banyak mahasiswa, serta uang SKS yang semakin tinggi serta kebijakan pemilihan beasiswa yang dinilai pilih kasih.

Sementara itu Comel dari LSM MPI menyampaikan bahwa kejelasan status UNISI dinilai sangat perlu diberutahjukan kepada masyartakat Inhil, sebab anggaran yang diperntukkan untuk melanjutkan pembangunan UNISI tersebut sangat besar.

"Kami minta kejelasan status UNISI, jika tidak kami akan terus menuntut agar anggaran yang diperuntukkan untuk pembangunannya dibatalkan," tukasnya.(fad)