TEMBILAHAN - Sektor perkebunan, terutama kelapa sudah menjadi ikon komoditi di Kabupaten Indragiri Hilir. Bahkan lahan perkebunan yang ada di Kabupaten ini, bukan hanya yang terluas di Provinsi Riau, Bahkan di Indonesia. Tentunya potensi yang dimiliki tersebut harus mampu digarap dan dioptimalkan.

Hanya saja beberapa tahun belakangan ini, sektor perkebunan kelapa yang menjadi urat nadi perekonomian masyarakat terus ditimpa masalah. Mulai dari kondisi pohon kelapa yang mulai tua, hingga menurunkan tingkat produktivitas, serangan hama dan yang paling parah adalah kerusakan yang terjadi dikarenakan terjadinya intrusi air laut yang menggenangi lahan perkebunan masyarakat.

Kerusakan yang terjadi kian tahun kian parah. Bahkan dibeberapa Kecamatan yang terletak di daerah pesisir, kerusakan bahkan sudah di atas 50 persen. Untuk itu, sedah semestinya ada kebijakan khusun yang meski dilakukan oleh Pemkab Inhil untuk menyelamatkan kondisi perkebunan tersebut.

Salah satunya mungkin dengan menggulirkan proyek multiyears. Proyek berkelanjutan seperti itu, dengan dana yang besar dan waktu yang cukup lama, diharapkan mampu untuk mengembalikan kondisi lahan perkebunan di Inhil seperti sedia kala.

"Kalau selama ini kita mampu menggulirkan proyek beberapa proyek dengan program multiyears, kenapa kita tidak bisa melakukan upaya yang sama dalam hal perbaikan perkebunan masyarakat. Padahal program semacam ini, efeknya langsung bersentuhan dengan masyarakat luas," kata Zulkarnain, Politisi Partai Karya Peduli Bangka (PKPB).

Dia mengatakan, setakat ini pemda mampu membangun 3 proyek multiyears yang nilainya mendekati angka 1 triliyun. Sangat tidak masuk akal kalau untuk kepentingan masyarakat pemda tidak mampu menggulirkan kegiatan yang sama untuk penyelamatan perkebunan masyarakat. Padahal dana yang dibutuhkan, rasanya tidak akan sebesar angka 3 paket multiyears yang ada sekarang.

Ungkapan senada juga dipaparkan oleh Wakil Ketua DPRD Inhil H Muslimin. Menurut politisi Partai Bintang Repormasi (PBR) tersebut yang terpenting adalah political will dari semua pihak, karena tanpa itu meski anggaran yang dibutuhkan kecil, tetap tidak akan terwujud.

"Sebenarnya kalau memang ada niat baik dari kita semua untuk berbuat dan memperbaiki lahan perkebunan, tentu kita bisa. Sebab melaksanakan program yang lebih besar saja kita mampu, rasanya tidak mungkin kalau kebijakan seperti ini tidak bisa," jelasnya.(fad)