TEMBILAHAN - Indragiri Hilir adalah kabupaten berpenduduk terpadat di Riau dengan kurang lebih 700 ribu jiwa. Hal ini membutuhkan banyak Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) baru untuk menampung jumlah lulusan.

Dalam beberapa tahun belakangan ini jumlah siswa Sekolah Dasar (SD) dan SMP yang lulus sudah tidak tertampung oleh sekolah yang ada. Sehingga kebijakan untuk menciptakan tidak adanya masyarakat yang tidak sekolah, khususnya dalam wajib belajar 12 tahun dinilai masih sulit terwujud.

Pernyataan tersebut disampaikan Ketua Komisi IV DPRD Inhil, H Kartika Roni, Selasa (17/1), ketika ditanyakan seputar kebijakan prioritas yang Inhil, khususnya dalam pandangan Komisi IV pada tahun 2012.

"Jumlah sekolah dan kondisi sekolah setiap tahunnya jadi prioritas kebijikan, karena kedua hal itu semakin mendesak untuk mendapatkan perhatian khusus dalam hal ini peruntukan dana. Terutama penilaian terhadap jumlah sekolah SMP dan SMA yang tidak lagi bias menampung julah lulusan sekolah di bawahnya," ungkap Roni.

Memprioritaskan hal di atas menurut Roni dimaksudkan untuk mensejalankan dengan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya, yakni wajib belajar 12 tahun bagi semua masyarakat.

"Mana mungkin menjalankan program wajib belajar, jika saran belajar saja tidak mencukupi, apalagi sarana yang ada juga tidak semuanya memenuhi standar kelayakan," ujar Roni sambil mengatakan bahwa Komisi IV DPRD Inhil juga memikirkan bidang Kesejahteraan Masyarakat (Kesra) lainnya, seperti bidang kesehatan yang sejauh ini juga sangat jauh dari memuaskan. (fad)