TEMBILAHAN - Anggota Komisi II DPRD Inhil Herwanissitas menduga kelangkaan gas elpiji 3 Kg di Negeri Seribu Parit belakangan ini akibat adanya permainan kalangan tertentu.

Sebab, salah satu tujuan pemerintah mengkoversikan minyak tanah ke gas untuk meringankan beban masyarakat. Namun pada kenyataannya, kata Herwanissitas tujuan tersebut bertolak belakang dengan rencana awal.

"Sama artinya program pemerintah ini tidak jalan dan telah gagal," tegas Sitas sapaan akrab Herwanissitas, Jumat (27/9).

Kelangkaan gas elpiji 3 Kg belakangan ini sudah sampai ke tahap memprihatinkan. Bahkan harga jual di pasaran sudah jauh mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan harga eceran tertinggi (HET) yang sudah ditetapkan pemerintah.

"Kalau kita boleh bicara jujur saat ini, jangankan gas elpiji ukuran 3 Kg untuk gas elpiji ukuran 12 Kg (non subsidi) saja sudah sulit didapat. Banyak warga yang kembali menggunakan minyak tanah. Bagi orang mampu tidak masalah, tapi kalau bagi keluarga kurang mampu tentu hal ini menjadi beban mereka," tuturnya.

Selaku lembaga yang mempunyai kewenangan melakukan pengawasan, Sitas meminta Pertamina serius dalam mengatasi persoalan demikian. Apapun yang terjadi terkait masalah kelangkaan gas subsidi tidak terlepas dari tanggung jawab perusahaan plat merah tersebut.

Demikian pula dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag). Instansi ini memiliki kewenangan besar dalam menindaklanjuti krisis gas elpiji. Disperindag bisa memanggil para agen dan pengusaha untuk mencari solusinya. (RPO)