TEMBILAHAN - Proses pemekaran Kabupaten Indragiri Hilir yang tidak jelas ujung pangkalnya sejauh ini dinilai masyarakat sebagai sebuah kebijakan mubazir waktu dan dana, sebab upaya paemekaran yang diharapkan dapat mempercepat proses pembangunan Inhil yang sangat luas ini justru sering dipolitisir, sehingga tidak menemui sasaran.

Kabupaten Inhil yang diakui semua pihak sudah sangat wajar untuk dimekarkan, karena jauhnya rentang kendali dari satu kecamatan ke kecamatan lain, berdampak langsung terhadap progres dan rencana pembangunan daerah, sehingga sejauh ini banyak pembangunan yang dilakukan pemerintah terbengkalai tidak berujung, padahal sudah menghabiskan banyak anggaran.

"Kita melihat dengan kasat mata, banyaknya pekerjaan pembangunan yang dilakukan pemerintah, baik fisik maupun non fisik untuk kepentingan masyarakat luas tidak tuntas dilakukan, pemicu utamanya dinilai jauhnya rentang kendali sehingga berdampak terhadap tingginya biaya yang harus dilakukan, jadi, pemekran harus disegerakan, terlebih dengan telah bergantinya kepemimpinan di Negeri Seribu Jembatan ini," ungkap Ketua LSM Peran, Firmansyah, Minggu (22/9).

Menurutnya, masyarakat Inhil beberapa waktu lalu berharap upaya pemekaran bisa terwujud secepatnya, namun melihat kondisi terkini, harapan tersebut masih jauh dari kenyataan, sebab, baik dari pihak eksekutif maupun legislatif Inhil belum terlihat adanya kinerja yang terarah untuk mewujudkan hal itu dalam waktu dekat.

"Dalam satu atau dua tahun ke depan nampaknya proses pemekaran Inhil belum akan terwujud, apalagi tahun depan semua pihak yang berminat sudah akan disibukkan oleh proses pertukaran Bupati Inhil, sehingga kondisi ini masih akan belum berubah dalam rentang waktu tersebut," kata Firmansyah yang memang dikenal fokus melihat proses pembangunan Inhil. (fad)