DPRD: Inhil Mampu Tangani Kerusakan Kebun
Senin, 16/01/2012 - 08:09:26 WIB
 |
|
| perkebunan kelapa rakyat |
TEMBILAHAN - Wakil Ketua DPRD Indragiri Hilir (Inhil) H Muslimin angkat bicara soal kondisi perkebunan yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir. Ia mengatakan bahwa Inhil dinilai sangat mampu menangani keruskan lahan perkebunan, jika kemauan untuk melakukan itu didahulukan.
"Setiap tahun anggaran kita di Inhil ini dinilai sudah cukup besar dan jika kebijakan yang dimunciulkan diarahkan untuk menanggulangi kerusakan kebun tersebut tidak mustahil akan berhasil," ungkap H Muslimin, Wakil Ketua DPRD Inhil dari Partai Bintang Reformasi ini.
Setiap tahun, proses kerusakan kebun kelapa di Kabupaten Inhil terus mengalami peningkatan yang signifikan terutama dari banjir musiman. Sementara, Pemkab Inhil memiliki anggaran terbatas untuk membangun tanggul guna mengantisipasi kebun warga dari abrasi air laut.
Jika kondisi itu terus berlanjut dalam kurun 5-10 tahun ke depan, dikhawatirkan Inhil sebagai daerah dengan perkebunan kelapa terbesar di Indonesia tinggal nama saja. Untuk itu DPRD Inhil berharap Pemprov Riau setiap tahunnya lebih memberikan perhatian kepada petani kelapa rakyat di Inhil dengan membangun tanggul itu.
"90 persen penduduk Inhil ini merupakan petani, 80 persen diantaranya petani kelapa rakyat yang menjadi penopang hidup mereka. Jika setiap tahun mereka selalu mengeluh akibat berkurangnya produksi kelapa karena abrasi, hal itu berdampak terhadap perekonomiannya," katanya.
Ia mengharapkan agar permasalah ini hendaknya menjadi perhatian serius bagi Pemkab dan Pemprov Riau untuk membangun tanggul yang memadai, demi penyelamatkan ribuan hektar lahan perkebunan kepala rakyat inhil.
Pada tahun lalu, Pemkab membangun tanggul sepanjang 50 km. Kondisi ini disebabkan karena anggaran banyak tersedot pada pembangunan proyek multiyears. Tentunya pembangunan tanggul 50 km ini tidak sebanding dengan makin banyaknya lahan perkebunan yang kritis, karena ketiadaan tanggul pengaman dari intrusi air laut.
"Kita juga mendesak agar Pemprov Riau dapat membantu pembangunan tanggul ini karena anggaran yang dimiliki Pemkab tidak akan cukup dibanding jumlah pembangunan tanggul yang seharusnya dibangun," tambahnya, mengingatkan agar dalam penyusunan anggaran tahun 2012 hal ini dapat dimasukkan.
Kepala Dinas Perkebunan Inhil, Kuswari mengatakan semua paket proyek pembangunan tanggul merupakan program pokok Pemkab Inhil melalui Disbun. "Jadi, segala daya dan upaya akan tetap kita usahakan demi penyelamatan kebun-kebun tersebut,” kata Kuswari.
Lanjut Kuswari, pihaknya juga berupaya mencari bantuan ke Provinsi untuk membangun tanggul tersebut. Namun karena Pemprov juga sedang membutuhkan biaya besar dalam menghadapi PON tahun 2012.(fad)