Terkait Kegiatan HT Indonesia di UIR
GP ANSOR Ingatkan Kampus Jaga NKRI
Kamis, 16/10/2014 - 14:52:16 WIB
DARIRIAU.com - Menyikapi kegiatan Conggres Indonesia Muslim Student (CIMS) yang dihelat Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) 17 Oktober ini di Kampus Universitas Islam Riau (UIR) dengan tema "We Need Khilafah Not Democracy", Gerakan Pemuda Ansor Riau mengimbau agar Perguruan Tinggi (kampus) konsisten mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Masuknya ideologi HTI yang memproklamirkan Khilafah dan anti demokrasi di kampus merupakan ancaman yang nyata bagi keberlangsungan NKRI di masa mendatang.
"Kalau HTI menolak demokrasi dan mendukung khilafah, berarti sudah menolak Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila dan UUD 1945 yang menjadi acuan kita berbangsa dan bernegara. Yang semacam ini seharusnya tidak dibiarkan leluasa merekrut mahasiswa kita di kampus-kampus," kata Wakil Ketua GP Ansor Riau, Purwaji.
Menurutnya, HTI dengan klaimnya yang akan mendeklarasikan dukungannya atas khilafah dan anti demokrasi bersama 5000 mahasiswa di UIR, Jumat (17/10) sudah jelas-jelas menginginkan NKRI bubar dan itu berarti mengingkari hasil perjuangan para pejuang dan pendiri bangsa Indonesia.
Sejak masuk ke Indonesia tahun 1980 an HTI memang terus menggalang dukungan untuk mengganti sistem Negara kita yang berdasar Pancasila menjadi Negara dengan sistem khilafah Islamiyah seperti yang pernah ada di dunia Islam sampai era ke Khalifahan Turki Ustmani dulu.
"HTI intens masuk ke kampus - kampus dan merekrut kadernya dari kalangan mahasiswa. Jika benar ada 5000 mahasiswa di Riau yang mendukung khilafah, berarti ada 5000 intelektual yang kelak akan menggiatkan kegiatan bubarnya NKRI, ini jelas bahaya yang nyata" tegas Purwaji.
Terkait hal itu, Purwaji meminta pihak kampus, Polri dan pemerintah daerah Riau mengantisipasi kemungkinan lahirnya pemikiran yang akan mengancam keberlangsungan NKRI di masa depan.
"Kampus harus hati-hati memantau gerakan seperti yang dilakukan HTI dan gerakan fundamentalis Islam lainnya. Dan Polri juga jangan seenaknya memberi izin kegiatan mereka, sebab orang mengajak NKRI bubar kok dibiarkan dan dikasi izin," tandas mantan anggota DPRD Kampar tersebut.(jef)
