DARIRIAU.com - Permasalahan Reklame yang hingga saat ini masih berdiri di simpang lima Labersa mendapat tanggapan serius dari pengamat perkotaan Mardianto Manan. Dia menduga telah terjadi permainan antara oknum pemilik reklame dengan tim pengawas pemerintah kota Pekanbaru.

"Saya tidak habis pikir mengapa reklame sebesar itu bisa berdiri di depan rumah warga, namun setelah sekian tahun berdiri dan telah diprotes masyarakat baru dikatakan tidak berizin, ini janggal sekali. Pemko seharusnya paham inilah salah satu kelemahan pemerintah kota Pekanbaru," ucapnya.

Dosen Universitas Islam Riau (UIR) ini juga mengatakan, apabila reklame tidak berizin wajib hukumnya untuk dibongkar. "Selama ini ada kura-kura dalam perahu, pura-pura tidak tahu. Kita ngeri juga kalau sampai nantinya reklame itu roboh dan menimpa rumah yang di belakangnya," kata Mardianto. 

Dalam hal seperti ini sudah wajib halnya kita mempertanyakan kinerja tim pengawas pemerintah daerah, seharunya mereka bisa lihat itu posisi reklame berada di depan rumah warga. "Saya tentunya berharap Pemko segera merobohkan itu reklame, sesuai prosedur yang berlaku. Namun jika tidak digubris pemilik reklame, Pemko harus ambil langkah tegas untuk bongkar paksa," ungkapnya.

Sementara Sekretaris Satpol PP Kota Pekanbaru, Zulfahmi Adrian, saat dikonfirmasi mengenai keberadaan reklame yang dibangun di depan rumah warga Jalan Parit Indah Simpang Lima Labersa mengaku sudah mendapat laporan masyarakat dan berjanji dalam waktu dekat akan melakukan tindakan. 

"Kita akan tertibkan, saat ini kita tengah memproses dan mengumpulkan bukti-bukti pelanggaran atas berdirinya reklame di simpang labersa tersebut," ungkapnya.

Diakuinya juga, bahwa fakta di lapangan saat ini pihaknya telah mengetahui apa yang terjadi. "Kita akui lokasi berada di depan rumah warga, kita juga tidak tahu mengapa bisa reklame tersebut bisa berdiri sekian lama," ujarnya.

Oleh karena itu, sebelum mengambil sikap pihaknya akan melakukan terlebih dahulu pengkajian serius dan mendalam atas persoalan tersebut. "Persoalan ini menyangkut keselamatan masyarakat. Kami harus tegas terhadap hal ini. Tetapi kami juga perlu secara detail mengetahui masalah ini sebelum bertindak," paparnya

Sementara pendapat sedikit berbeda disampaikan Plt Kaban Satpol-PP, Azharisman Rozie. Belum ditertibkannya reklame simpang Labersa meski mendapat protes dari pemilih lahan, adalah karena pihaknya belum mendapatkan laporan dari warga sedangkan Satpol PP masih fokus penertiban reklame di jalan Sudirman dan Jalan Riau. 

"Untuk penertiban yang di jalan Parit Indah memang belum dilakukan karena tim yustisi masih fokus untuk dua titik jalan Sudirman dan Jalan Riau," kata Haris.

Disebutkan Haris, meski bangunan reklame tersebut sudah menyalahi aturan dan tidak mempunyai izin, tim yustisi dalam waktu dekat akan tetap membongkarnya. "Kalau Satpol PP yang menertibkan, terus terang tidak mampu. Reklame di Pekanbaru sudah terlampau banyak, namun secara pasti kita akan berangsur-angsur menertibkannya," ungkapnya.

Lebih jauh dikatakan mantan Kabag Humas, kalau memang ada pengaduan dari masyarakat terkait adanya bangunan reklame yang tidak mempunyai izin, Satpol-PP akan turun langsung ke lapangan dan membongkarnya. 

"Target kita untuk sekarang Jalan Sudirman dan Jalan Riau. Namun jika ada yang lain, pasti kita akan tertibkan. Kalau untuk yang di Jalan Parit Indah, sampai sekarang belum ada laporan yang masuk ke Satpol-PP, makanya kita belum turun ke lapangan langsung," tandasnya. (Kho/dni)