DARIRIAU.com - Wakil Ketua Komisi II DPRD Bengkalis Muhammad Tarmizi mengatakan proyek jalan Hotmix yang anggarannya mencapai Rp30 miliar lebih dibagi dua mata anggaran yakni melalui swakelola dan tender marka jalan yang mencapai Rp1 miliar dinilai sangat disayangkan.

Pasalnya, terbukti masukan dari komisi II terkait dengan alokasi anggaran itu yang menyerankan agar ruas jalan yang masih memungkinkan untuk dipakai atau digunakan tidak mesti harus di Hotmix, karena masih terdapat sejumlah ruas jalan seperti di daerah Desa Pedikik, Wonosari, Bantan dan sejumlah ruas jalan lain yang kondisinya lebih parah.

"Nah sekarang terbukti, jika Hotmix yang dialokasikan anggarannya itu mubazir, dimana ada marka jalan yang awal tahun 2013 lalu diprogramkan, ternyata kembali akhir tahun 2013 ini dibangun lagi, karena tertimpa oleh Hotmix. Ini menandakan tidak adanya koordinasi antara SKPD terkait, seperti Dinas PU ke Dinas Perhubugan," kata Muhammad Tarmizi dengan nada datar.

Ia berharap, tahun 2014 seluruh SKPD melakukan koordinasi yang baik di lapangan. Sehingga mengetahui, ruas-ruas jalan mana yang akan dibangun.

"Jangankan koordinasi dengan SKPD, saya mendengar, ada pembangunan proyek tanpa pemberitahuan pihak yang berkompeten, seperti pembangunan jalan diruas yang ada pipa PDAM, terkadang SKPD main libas saja, bisa dikatakan SKPD masih lemah dalam hal-hal yang demikian," kata Muhammad Tarmizi Senin,(19/11/2013)

Menyinggung soalnya adanya indikasi KKN diproyek Hotmix jalan di Bengkalis. Muhamad Tarmizi, mengaku bahwa indikasi penyimpangan itu bisa saja terjadi, karena rekanan yang melaksanakan pekerjaan Hotmix itu dipercayakan oleh satu rekanan  dengan alasan, rekanan itu yang satu-satu di Bengkalis memiliki alat berat Hotmix.

"Alasan alat berat itu saya rasa hanya peralihan saja. Bisa saja sebelumnya sudah terjadi kongkalikong di depannya, antara Dinas PU dan rekanan. Nah ini kita belum mengetahui sejauh mana proses dari awal mulai dikerjakan proyek itu, hingga akhir pekerjaan, mungkin SKPD setempat yang mengetahui hal itu," ujarnya.

Jika memang ada bukti indikasi yang mengarah korupsi, sambung Muhammad Tarmizi, lembaga DPRD, khususnya Komisi II siap mendukung upaya hukum ditegakkan.

"Ke depan kita tekankan, agar SKPD jeli dalam penganggaraan dan koordinasi, karena saat ini hal-hal yang bersinggungan dengan hukum, masyarakat bisa mengetahuinya dan memberi penilaian, jika ada korupsi, silahkan bongkar, dan aparat hukum saya rasa tidak tutup mata," katanya. (har/ad)

(0) Komentar

[ Kirim Komentar ] Nama Email Komentar (*Masukkan 6 kode diatas)