DARIRIAU.com - Jajaran direksi dan komisaris BUMD PT. Bumi Laksamana Jaya (BLJ) Bengkalis di bawah pimpinan Direktur Utama Yusrizal Handayani, hingga saat ini tidak pernah menyampaikan laporan keuangan mereka ke DPRD Bengkalis.

Di sisi lain, kalangan masyarakat meminta supaya PT.BLJ dibekukan dahulu operasionalnya.

Ketua DPRD Bengkalis Jamal Abdillah, Rabu (20/11) menegaskan bahwa pihak manajemen PT.BLJ sampai saat ini tidak pernah menyampaikan laporan atau neraca keuangan mereka kepada DPRD. Meskipun dalam pelaksanaan operasionalnya, PT.BLJ berada dibawah pemerintahan daerah, bukan berarti DPRD tidak terlibat di dalamnya. Karena anggaran untuk PT.BLJ dalam bentuk penyertaan modal melalui APBD disahkan DPRD.

"Kami di dewan belum pernah melihat sama sekali laporan keuangan PT.BLJ. Hal ini menyangkut dengan progres serta kinerja perusahaan tersebut, sebab DPRD merupakan lembaga legislasi yang mempunyai tugas pengawasan serta hak budgetting. Sampai hari ini, kami tidak tahu dikemanakan uang penyertaan modal Rp300 milyar, termasuk keuntungan Rp7 milyar pada tahun 2012 lalu dari asal
muasalnya," papar Jamal, kepada wartawan.

Dikemukakan politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, seharusnya PT.BLJ menyampaikan laporan keuangan mereka ke dewan, termasuk keuntungan yang didapat pada tahun 2012. Karena sejauh ini bisnis yang dijalankan PT.BLJ masih itu ke itu saja dari dahulu, seperti APMS, pengadaan material dan pengelola kolam renang serta waterpark.

Pada kesempatan itu Jamal juga mempertanyakan pernyataan manajemen PT.BLJ yang awalnya akan merevisi program PLTU di Buruk Bakul kecamatan Bukitbatu menjadi PLTS. Lantas, setelah muncul kritikan di media massa, manajemen kembali mengatakan bahwa rencana pembangunan PLTU di Buruk Bakul tetap dilaksanakan menunggu persetujuan dari PT.PLN Persero.

"Dalam pengelolaan PT.BLJ, kita meminta bupati melakukan pengawasan yang ketat ke internal manajamen PT.BLJ. Juga peran komisaris yang berasal dari pejabat Pemkab Bengkalis maupun satu orang komisaris independent, harus jelas bukan sebatas numpang nama semata dan menerima gaji buta," tukas Jamal, yang kecewa dengan kinerja manajemen perusahaan semi plat merah itu.

Dibekukan saja

Terpisah, kalangan masyarakat Bengkalis berpendapat kalau sebaiknya PT.BLJ dibekukan saja dahulu operasionalnya. Hal itu menyusul ketidakjelasan progres manajamen perusahaan tersebut, karena sejauh ini dinilai masih belum  memuaskan. Seperti dilontarkan Dakeslim SE Ketua MPO PP Bengkalis yang meminta PT.BLJ sebaiknya dibekukan.

"Kinerja manajemen PT.BLJ ibarat cerita dongeng. Diduga perusahaan tersebut hanya dijadikan media untuk kepentingan para pengambil kebijakan di dalamnya serta penguasa daerah. Kondisi itu terlihat dari penyertaan modal Rp 300 milyar yang sampai sekarang simpang siur penggunaannya," ujar Ikes memberikan pendapat.

Salah satu solusi sambungnya adalah membekukan PT.BLJ terlebih dahulu, kemudian membentuk badan usaha milik daerah (BUMD) yang baru. Maksudnya, nanti bisa dibentuk beberapa BUMD, dimana satu perusahaan cukup mengurus satu unit bisnis saja, tidak seperti sekarang, banyak unit usaha tapi tak tentu arah.

"Yang lebih penting, DPRD harus memainkan peran pengawasan terhadap kinerja PT.BLJ. Semua asset maupun modal usaha perusahaan tersebut bersumber dari APBD Bengkalis yang dibahas dan disahkan DPRD. Pembekuan PT.BLJ bertujuan supaya kinerja perusahaan lebih baik lagi kedepannya,”tambah Ikes yang juga mantan Atlit tarung derajat ini. (rdi)

(0) Komentar

[ Kirim Komentar ] Nama Email Komentar (*Masukkan 6 kode diatas)