DARIRIAU.com - Manfaat dari program Usaha Ekonomi Desa/Kelurahan-Simpan Pinjam (UED/K-SP) sudah mulai terarah dengan baik, masyarakat sudah mulai membangun kemandirian. Hal itu disampaikan Bupati Bengkalis H. Herliyan Saleh, Kamis (14/11) usai meresmikan gedung SMA Negeri 3 Bantan.

Terkait simpan pinjam ini, Herliyan mengaku sangat apresiasi terhadap kelompok perempuan dengan tingkat pengembalian dan perguliran cukup baik mencapai 98,7 persen di kecamatan Bantan, dengan aset bergulir mencapai Rp 2,8 milyar dengan tingkat pengembalian 100 persen.

"Hal ini sangat memuaskan kita, sehingga kita lebih semangat lagi, dalam melanjutkan program," terangnya.

Ia juga mengutarakan, perlu diketahui bersama program-program yang dilakukan pemerintah kabupaten Bengkalis untuk membangun desa melalui program peningkaan ekonomi masyarakat desa, dan penguatan infrastruktur telah mendapat pujian dari Tim Sekretariat Pusat Dirjen PMD kementerian dalam negeri (Kemendagri).

Menurut Tim tersebut, sambungnya, tidak ada satupun kabupaten di Indonesia ini kecuali Bengkalis yang Pemkab-nya memberikan uang lebih dari Rp410 miliar kepada desa untuk kegiatan ADD, PNPM, PPIP-Inbup, UED/K-SP dan rumah layak huni.

"Ini modal kita menjadikan, kabupaten Bengkalis sebagai ikon Nasional program pemberdayaan masyarakat, dan saya akan ekspose di tingkat nasional," terangnya.

Herliyan mengaku, Pemkab dalam program prioritas ini, terus mendukung dan melanjutkan program yang baik ini dimana bersama dengan pemerintah pusat melalui pola sharing pendanaan, pemerintah kabupaten Bengkalis terus menganggarkan dana program dari tahun ke tahun.

"Insya-allah, pada tahun anggaran 2014 ini, kita menganggarkan masih Rp24 miliar untuk PNPM Mandiri, terdiri dari PNPM Pedesaan Rp12 miliar, dan PNPM Pedesaan Integrasi sebesar Rp12 miliar," papar Bupati.

"Ini belum termasuk dana pemerintah pusat, sehingga rata-rata per kecamatan akan mendapat anggaran rata-rata Rp4 miliar. untuk itu, saya minta agar pihak desa diminta untuk menyiapkan usulan-usulan yang bersumber dari RPJM Desa untuk ditetapkan dalam musyawarah desa dan musyawarah kecamatan, benar-benar usulan yang dibutuhkan dan menjadi prioritas pembangunan infrastruktur desa, katanya. (adi)

(123) Dibaca - (0) Komentar

[ Kirim Komentar ] Nama Email Komentar (*Masukkan 6 kode diatas)