Dalam rapat konsultasi dengan pimpinan lembaga tinggi negara di Istana Presiden, Senin kemarin, Jokowi berjanji akan berbicara dengan Menkumham agar tidak melakukan banding terkait putusan PTUN tentang Golkar serta mencabut banding atas putusan PTUN tentang PPP.

Harapan sejuk presiden Jokowi tersebut disampaikan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah yang mengikuti rapat konsultasi tersebut kepada wartawan di gedung DPR, kemarin."Yang patut disyukuri adalah, presiden akan mendorong Menkumham untuk tidak banding untuk konflik Golkar dan mencabut banding untuk kasus PPP. Itu sangat menggembirakan. Moga-moga  dengan selesainya proses di PTUN ini, selesai juga persoalan 2 parpol," ujar Fahri di gedung DPR Jakarta, Selasa (19/5)

Menurutnya, beberapa persoalan dan kelemahan yang ada dalam UU Pilkada, ada solusinya dan dapat diantisipasi. "Meski kemarin Menkumham harusnya hadir, tapi tidak hadir. Kami harapkan ada kepastian hukum dan Menkumham tidak melakukan upaya hukum banding. Jokowi sendiri mengharapkan agar tahapan pilkada yang sudah masuk periode persiapan tidak terganggu," tegas Fahri Hamzah.

Politisi senior Golkar, Lili Asdjudiredja berharap, putusan PTUN Jakarta yang mengabulkan gugatan  kubu Aburizal Bakrie (ARB) dijadikan momentum untuk mempersatukan Golkar. Kata pepatah Jawa, yang menyatakan menang tanpo ngasorake. Artinya, meskipun kubu Golkar Munas Bali menang tapi tidak merasa menang dan tidak bersikap jumawa.

"Jadi, alangkah baiknya, untuk persatuan Golkar, kubu Agung Laksono dan kubu Abrurizal bersatu lagi. Kalau Pak Agung masih malu-malu untuk memulai bergabung, ya tak ada salahnya Pak Aburizal yang mendatangi beliau untuk mengajaknya bersatu lagi. Saya rasa kalau itu dilakukan, Pak Agung tidak akan ajukan banding. Saya kira, kubu Golkar Ancol tentu menerima ajakan bersatu," kata Lili yakin.

Wakil Bendahara Umum Partai Golkar versi Munas Bali, Roemkono juga mengungkapkan hal senada. Dirinya berharap Menkumham Yasonna Laoly tidak melakukan upaya banding. Menurutnya putusan PTUN sudah adil dan kasat mata, sehingga tidak perlu lagi dilakukan upaya banding untuk menggugat keabsahannya. Yasona harusnya menerima kalau tidak ada kepentingan dalam kasus tersebut.

"Kalau menggugat malah nanti akan mempersulit keadaan. Masyarakat akan bertanya, tujuannya apa Menkumham lakukan banding? Kalau lakukan banding, maka masyarakat akan berpikir pemerintah punya kepentingan terhadap Golkar," kata Roemkono.

Ketua BURT ini berpendapat, upaya banding yang dilakukan Menkumham dan pihak lain akan memperpanjang masalah dan itu akan menyusahkan pemerintah sendiri karena persoalan yang belum terselesaikan sudah banyak.

"Lagi pula, Menkumham kan harusnya patuh pada hukum, pada putusan pengadilan, jangan malah memberi contoh ketidakpatuhan pada hukum. Saya pikir, upaya banding Menkumham akan membuat citra pemerintah hancur," kata Roemkono.

Ketua Fraksi Partai Golkar DPR versi Munas Bali, Ade Komaruddin berharap presiden Jokowi memerintahkan Menkumham Yasonna Laoly agar tidak ajukan banding, apalagi dalam raker dengan Komisi III DPR, Menkumham berjanji tidak akan lakukan banding jika kalah dalam sidang PTUN.

"Pemerintah harus menghormati dan mematuhi keputusan pengadilan serta melaksanakannya secara sungguh-sungguh. Apalagi dari segi yuridis, saya menilai, putusan PTUN Jakarta yang memerintahkan Menkumham mencabut SK yang mengesahkan kepengurusan Golkar Ancol itu bisa dipertanggung jawabkan secara hukum," kata Komaruddin di ruang kerjanya.

Akom - panggilan akrab Ade Komaruddin, red - juga berharap, demi persatuan dan kesatuan nasional serta kekompakan Partai Golkar, Agung Laksono Cs tidak ajukan banding. Ade mengajak teman-temannya yang kini bergabung dalam Golkar Ancol mau duduk bersama  untuk lakukan rekonsiliasi nasional.

"Rekonsiliasi nasional ini penting demi terciptanya iklim politik yang kondusif. Mari kita selesaikan perbedaan pendapat yang ada secara kekeluargaan dengan duduk bersama. Bukankah selama ini kita mampu mengelola konflik, kenapa kita malah bikin gaduh? Kita harus dukung pemerintahan Jokowi agar bisa menyelesaikan tugasnya selama 5 tahun ke depan," tegas Akom.

Kader Golkar yang duduk di Komisi VII DPR, HM. Suryo Alam mengatakan, meskipun banding itu tidak dilarang, sebaiknya tidak digunakan dalam kasus yang terjadi di tubuh partai beringin. Karena perbedaan pendapat di Golkar sekarang ini bukan sengketa yang dibawa mati.

Oleh sebab itu, ia mengajak teman-temannya yang berada di Golkar Ancol untuk bergabung lagi Golkar Bali. Kalau lakukan banding, kasasi, dan PK (peninjauan kembali), maka persoalan akan berlarut-larut dan bisa mengganggu jalannya pembangunan nasional.

"Jadi, urungkan banding, kita sudah rindu untuk bersama-sama. Kita sudah lelah, kita tak mau berdarah-darah, dan capai bertikai. Gara-gara itu, tugas mengurus rakyat jadi terbengkalai," kata Suryo Alam. (gsu)