DARIRIAU.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) berwacana untuk membangun berbagai infrastruktur mulai dari pertanian dengan pembangunan irigasi, bendungan, pendidikan dengan berbagai sarana dan prasarana pendidikan, sekolah dan lainnya serta sarana transportasi jalan tol Sumatera.
Namun Pemerintah Daerah Kampar, Riau telah lebih dulu menjalankannya.
Wacana pembangunan berbagai sektor itu diungkap Jokowi saat Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) Tahun 2015 di Ruang Birawa Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu (29/4) yang turut dihadiri Wakil Presiden M Yusuf Kalla dan seluruh menteri, gubernur serta bupati/wali kota se-Indonesia
Menyinggung masalah keterlambatan program pembangunan yang dilaksanakan, Joko Widodo mengatakan bahwa hal tersebut dikarenakan di pemerintahan saat ini banyak sekali proses yang dilakukan dalam pembangunan baik itu administrasi, teknik, hingga proses pelelangan karena ini sudah merupakan aturan yang harus dilaksanakan.
Berkaitan dengan itu Bupati Kampar Jefry Noer SH usai mengikuti acara tersebut mengatakan bahwa kedepan Kampar juga merencanakan pembangunan jalan 2 (dua) jalur mulai dari perbatasan Sumatera Barat (Sumbar) hingga ke Ibukota Kabupaten Kampar, Bangkinang selain juga meminta percepatan pembangunan jalan 2 (dua) jalur Pekanbaru-Bangkinang yang saat ini masih tersendat-sendat.
"Untuk itu saya meminta kepada pusat yang nantinya juga didukung dengan provinsi agar ini cepat terealisasi sehingga tidak ada lagi hambatan-hambatan baik dari segi anggaran maupun tekniknya," ucap Jefry.
Dengan perencanaan tersebut Jefry mengharapkan dukungan dan bantuan melalui dana APBN maupun APBD Provinsi Riau sehingga percepatan pembangunan infrastruktur di Kampar dapat terealisasi dengan baik. Hal tersebut dikarenakan Pemerintah Kabupaten Kampar selama ini terus menyinergikan setiap program pembangunan yang dilaksanakan dengan program-peogram pembangunan pusat yang tentu saja disesuaikan dengan kebutuhan di Kampar.
Begitu juga dengan program lainnya seperti pelayanan kesehatan dimana mulai pertengahan tahun 2013 lalu seluruh puskesmas di Kampar diberlakukan pelayanan 24 jam termasuk pada hari Sabtu dan Minggu, dan jika pasien tersebut dirujuk ke rumah sakit maka kita sudah mempersiapkan ambulan untuk mengantar pasien secara gratis atau tidak dipungut bayaran.
"Saat daerah di seluruh Indonesia berpikir bagaimana menyejahterakan masyarakatnya, Kampar telah berbuat melalui berbagai program pemberdayaan masyarakat dimana pemerintah Kabupaten Kampar mengikutsertakan masyarakat untuk dapat meningkatkan ekonomi mereka yang diawali dengan pemberian berbagai pelatihan diantaranya pertanian, perikanan, dan peternakan bahkan ibu-ibu pun kita berikan pelatihan jahit menjahit," tutur Jefry.
Bukan itu saja, masyarakat yang sudah dilatih tersebut diberikan pinjaman sebagai modal usaha mereka agar masyarakat dapat berusaha dalam meningkatkan ekonominya. Lanjut Jefry
"Program terbaru agar mempercepat peningkatan ekonomi masyarakat di Kampar adalah Rumah Mandiri Pangan dan Energi, dimana dengan lahan 1000 meter persegi masyarakat sudah mampu punya penghasilan minimal Rp10 juta, dan ini sudah kita buat pilot projectnya hasilnya memang terbukti, nanti kalau mau belajar silahkan datang ke Kampar," jelas Jefry.
Dilanjutkan untuk tahun ini Kampar akan bangun di desa-desa yang ada secara bertahap sebagai percontohan, bahkan seluruh camat dan kades harus membuat rumah mandiri pangan dan energi tersebut sebagai percontohan bagi masyarakat di daerah masing-masing karena program ini sangat baik dalam meningkatkan ekonomi masyarakat.
"Agar lebih mempercepat terealisasinya program ini tentu saya juga mengharapkan bantuan dari provinsi dan pusat dalam program rumah mamdiri pangan dan energi ini sehingga nantinya Kampar akan terbebas dari kemiskinan, pengangguran dan rumah-rumah kumuh tahun 2016," ucap Jefry
Sebelumnya agenda acara musrenbangnas ini di awali dengan dilaksanakannya Pra Musrenbangnas untuk membahas sinergi Kementerian/Lembaga dan Daerah terhadap pencapaian sasaran Agenda Prioritas Nasional (Nawa Cita), yang dibagi dalam kelompok pembahasan agenda Revolusi Mental, Kedaulatan Pangan, Kedaulatan Energi, Maritim, Industri dan Pariwisata, Perbatasan Negara dan Daerah Tertinggal, Kependidikan, dan Kesehatan.
Setiap kelompok agenda pembahasan terdapat beberapa Kementerian/Lembaga yang mengikuti sidang kelompok yang programnya akan diintegrasikan dalam mencapai agenda Nawa Cita di setiap provinsi.
Setiap sesi pembahasan pada setiap kelompok agenda berdurasi waktu 1,5 jam untuk membahas integrasi program/ kegiatan di satu provinsi.
Setiap sesi membahas materi persandingan usulan provinsi dan Rencana Kegiatan Kementerian/Lembaga yang telah diklasifikasikan dalam pencapaian agenda Nawa Cita di atas.
Pembahasan akan diakhiri dengan penandatangan kesepakatan pembahasan oleh Bappeda Provinsi, beberapa Kementerian/Lembaga terkait, dan Koordinator Sidang Kelompok (Deputi/Direktur Bappenas).
Forum diadakan selama 7 hari (tanggal 16-24 April 2015). Jumlah Provinsi yang hadir per hari sebanyak 4-5 Provinsi, dan yang dibahas adalah per provinsi dalam tiap sesi pembahasan.
Kementerian/Lembaga (K/L) yang hadir adalah K/L sebagai lead sector tiap agenda Nawa Cita dan K/L yang memiliki program/kegiatan pendukung pencapaian Nawa Cita.
Alokasi waktu 1,5 jam untuk setiap pembahasan (dimulai pukul 08.30 berakhir pukul 17.20). Tiap kelompok mendiskusikan persandingan usulan daerah dan rencana K/L. Pembahasan difokuskan terhadap pencapaian tiap sasaran agenda Nawa Cita di tiap provinsi.
Pembahasan diarahkan untuk terwujudnya sinergi antar program K/L dalam mencapai tiap sasaran agenda Nawa Cita. HMS
