Seperti dikatakan Asisten II Sekdaprov Riau, Wan Amir kepada wartawan, Kamis (24/4), rencana itu sudah dijawab secara lisan agar Pertamina melibatkan Pemprov Riau.

Setelah mendapat jawaban itu selanjutnya Pemprov Riau akan menjadwalkan pertemuan dengan pihak Pertamina. "Selanjutnya kami akan berkoordinasi dengan pertamina dalam waktu yang tak terlalu lama," kata Wan Amir.

Terkait pembagian keuntungan dikatakan Wan Amir belum bisa ditentukan semua tergantung dari hasil pembicaraan dengan pihak Pertamina. "Setelah pertamina mengambil alih dari pemprov selanjutnya akan dibicarakan lagi dengan pertamina," paparnya.

Progres positif tersebut diperoleh dari hasil pertemuan awal Pemerintah Provinsi Riau dengan Kementerian ESDMI di Jakarta beberapa waktu lalu. Progres itu akan ditindaklanjuti dengan pertemuan lanjutan yang dirancang dalam waktu dekat ini.

  

Sekedar informasi dari keterangan Kepala Dinas Pertambangan Provinsi Riau, Said Mukri, saat ditanyakan mengenai konsep kerja sama yang dipersiapkan, dia menerangkan pihaknya menerapkan beberapa opsi. Apakah pengelolaan bersama atau sistem bagi hasil.

  

Namun tahapan itu dilaksanakan pasca berakhirnya pengelolaan persiapan Pertamina yang berakhir Mei mendatang. Nantinya, Riau Petroleum sebagai BUMD yang diusung juga mempersiapkan perencanaannya.

 

"Pertamina juga hadir pada rapat di Kementerian ESDM itu. Memang pada saat itu ada ketentuan untuk bekerja sama dengan daerah dalam pengelolaan ladang minyak di daerah," ulas Mantan Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Provinsi Riau itu.

 

Sedangkan untuk wujud kerja samanya, opsi yang disiapkan antara lain, Pertamina dan Riau Petroleum sama-sama dilibatkan dalam pengelolaan. Begitu juga untuk administrasi dan poin-poin strategis lainnya.

 

"Bisa juga dilakukan kerja sama dengan bagi hasil. Bisa saja 50:50 atau 60:40. Hal itu juga kita koordinasikan dengan daerah-daerah yang terkait dengan kawasan ladang minyak itu," urai Said. (mcr/art)