DARIRIAU.com - Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Pekanbaru mencatat lebih dari 50 persen elektoronik Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) telah rampung dicetak namun belum juga diambil pemiliknya. Lamanya proses pencetakan e-KTP di pusat menjadi salah satu penyebab masyarakat enggan mengambil e-KTP di Kecamatan setempat. 

"Bisa jadi banyaknya warga yang enggan mengambil e-KTP karena mereka sudah datang berulang kali ke UPTD namun KTP-nya belum selesai juga dicetak. Begitu sudah selesai dicetak, mereka sudah malas untuk menjemputnya," kata Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Pekanbaru, Baharuddin S. Sos MSi kepada wartawan, Jumat (5/3) siang di Kantor Walikota.

Selain itu, disampaikan Baharuddin, kemungkinan hal ini terjadi dikarenakan KTP non elektronik masih berlaku sampai akhir tahun 2014. Makanya masyarakat tidak terlalu serius untuk mengurus dan juga mengambil e-KTP yang sudah dicetak.

"Kami memang masih melayani pengurusan KTP non elektronik bagi masyarakat yang belum memperoleh e-KTP. Karena menunggu pencetakan diserahkan ke Pemerintah Daerah, sampai Desember 2014 KTP Siak masih berlaku," sebutnya.

Data dari Disdukcapil, saat ini jumlah warga wajib KTP mencapai 675. 451 orang. Namun sampai awal Maret ini, yang sudah merekam e-KTP baru sebanyak 507. 167. Berdasarkan kondisi itu, Baharuddin mengimbau bagi masyarakat yang belum merekam e-KTP agar secepatnya merekam, karena KTP non elektronik berlaku sampai akhir tahun ini. 

Baharuddin juga mengharapkan, meski tidak ada batasan waktu pengambilan e-KTP, masyarakat agar bisa lebih pro aktif untuk mendatangi kantor UPTD mengambil e-KTP nya yang telah selesai dicetak.

"Tidak ada batasan waktu, kalau tidak diambil akan menumpuk di UPTD, dan akan menjadi masalah. Masalahnya sekarang ini, kemungkinan pemilik e-KTP tersebut ada yang sudah tidak berdomisli lagi di Pekanbaru, tapi tidak melapor kepada kita. Maka sekali lagi kami minta kepada masyarakat untuk mengambil e-KTP nya, karena identitas sangat penting jika berurusan dengan administrasi," ungkap Baharuddin. (Kho)