DARIRIAU.com - PT. Pelindo (Persero) Perwakilan Bengkalis dituding memberikan izin dan bahkan melakukan pungutan terhadap pedagang kaki lima (PKL) yang beroperasi di atas lahan di belakang Kantor Pratama Bea dan Cukai Bengkalis.

Namun hal itu dibantah Kepala PT. Pelindo Perwakilan Bengkalis Sriyatno. Dikatakannya, bahwa pihaknya sama sekali tidak pernah memberikan izin kepada para PKL tersebut. Apalagi melakukan pungutan liar yang tidak ada dasar seperti yang dikeluhkan oleh pedagang dalam pemberitaan.

"Kami tidak pernah memberikan izin apapun kepada pedagang itu, apalagi kami memungut sejumlah uang," tegas Sriyatno kepada DariRiau di kantornya, Kamis (14/11).

Lebih lanjut dijelaskan Sriyatno, malahan sebaliknya Pelindo meminta bantuan kepada Dinas Pasar dan Kebersihan (DKP) Kabupaten Bengkalis untuk melakukan penertiban berdirinya PKL-PKL secara liar yang berada di bawah pohon-pohon cemara itu.

Pelindo sendiri telah melakukan klarifikasi melalui surat yang dilayangkan kepada DKP tentang keberadaan PKL tertanggal 28 Oktober 2013 lalu. Mendukung penuh program dalam usaha penertiban PKL dan asongan, kemudian memberikan penjelasan bahwa tidak pernah memberikan izin tertulis kepada pedagang untuk beroperasi di kawasan tersebut.

Selanjutnya pada 29 Oktober 2013, Pelindo melayangkan surat kepada seluruh PKL yang mangkal di atas lahan itu, meminta kepada para pedagang untuk segera mengosongkan lokasi demi terciptanya kebersihan dan keindahan kota paling lambat 10 November 2013 lalu.

"Dinas meminta klarifikasi ke kita, kemudian kita sampaikan pada 28 Oktober yang lalu dan intinya kita mendukung penuh penertiban PKL ataupun asongan yang liar. Menindaklanjuti hal itu kemudian pada 29 Oktober kita menyurati pedagang yang ada di sana untuk mengosongkan lokasi ternyata sampai sekarang pedagang itu masuh beroperasi," paparnya seraya memperlihat bukti-bukti surat yang telah dikirimkan. (adi)

(157) Dibaca - (0) Komentar

[ Kirim Komentar ] Nama Email Komentar (*Masukkan 6 kode diatas)