DARIRIAU.com - Anggota DPR RI asal Riau Jon Erizal mengatakan, kapasitas produksi Blok Kampar yang diklaim menghasilkan 4000 hingga 6000 barel per hari seperti diklaim Forum Masyarakat Pelalawan Merebut Blok Kampar (FMPMBK) perlu dilakukan analisa ulang.
Karena belum tentu kapasitas produksi yang dihasilkan sebesar itu. Jadi, ia mewaspadai jangan sampai nanti menimbulkan penyesalan setelah diketahui ternyata hasilnya tidak seperti diharapkan.
Hal itu disampaikan Jon Erizal saat Forum MPR, DPR dan DPD (MD3) Dapil Riau menerima FMPMBK di Jakarta, Selasa (14/10).
"Kalau saya lihat Blok Kampar tidak begitu menarik, yang akan direbut tidak setara dengan pengorbanan yang dikeluarkan. Apalagi mau pakai cara-cara keras. Apa ini sudah dianaliasa belum? Saya ini direktur minyak tahu betul, cost yang dibutuhkan sangat tinggi sementara hasil yang diharapkan tidak seberapa. Jangan nanti menjadi beban, lihat dulu potensinya seberapa," kata Jon Erizal.
Jon Erizal juga mengkritisi soal keterlibatan pihak swasta dalam pengelolaan Blok Kampar nantinya, yang hanya diberikan kompensasi 15 persen saja, sementara Pertamina memberikan pembagian di atas 25 persen. "Jangan nanti yang kaya swasta, sementara rakyat tidak mendapatkan apa-apa. Dibagi 15 persen kita pahami karena tidak punya modal dan SDM, sementara Pertamina bisa memberikan lebih dari 25 persen," katanya.
Politisi PAN ini menyarankan agar pengelolaan Blok Kampar setelah tidak dikelola lagi oleh Medco EP Indonesia, sebaiknya dikelola sendiri oleh pemerintah daerah tidak perlu melibatkan swasta atau Pertamina. "Investasinya cukup dibiayai oleh Pemda Pelalawan, Inhu, Pemprov Riau dan Pemda-pemda lain di Riau. Dananya bisa diambil dari APBD dan dikelola oleh BUMD dengan membentuk konsorsium, itu lebih baik bagi daerah," katanya.
Sedangkan Lukman Edy, Anggota DPR dari PKB mengatakan, FMPMBK harus mengikuti cara-cara DPR dan DPD dalam memperjuangkan pengelolaan Blok Kampar. "Kalau diperjuangkan dengan cara yang tidak benar, pemerintah tidak akan memperhatikan. Kita akan bantu dengan cara yang benar dan efisien," kata Lukman.
Jika sudah dibantu diperjuangkan, kata Lukman, FMPMBK diminta jangan menggunakan jasa calo atau broker dalam merebrut pengelolaan Blok Kampar. "Kalau sudah kita bantu, ternyata masih pakai calo, kita akan diam. Pemerintah cenderung membiarkan kalau ada permintaan semacam ini, makanya kita penting hebohnya atau dapatnya seperti Blok Langgak," katanya.
Lukman menambahkan, usulan pengelolaan Blok Kampar tidak dasari oleh payung hukum, hanya sekedar kronologis saja. "Dasar hukum atau payung hukumnya yang harus dimajukan, kenapa Blok Kampar harus dikelola daerah. Dokumen jangan hanya berisi kronologis saja, tanpa ada payung hukumnya, itu pasti akan ditolak," katanya.
Sementara itu, Anggota DPD Maimanah Umar mengatakan, Pemkab Pelalawan dan Pemkab Indragiri Hulu (Inhu) harus bersama-sama memperjuangkan pengelolaan Blok Kampar. "Jangan sendiri-sendiri, harus bersama-sama. Jangan nanti dapat sesuatu, malahan berkelahi. Ini yang harus dihindari, kalau di daerah saja tidak bisa bersatu, tentu pusat tidak akan menyetujui," kata Maimanah.
Tolak Lelang
Pada kesempatan itu, Juru Bicara FMPMBK Tengku Zulmizan meminta para wakil rakyat dari Riau menolak rencana pemerintah melelang ladang minyak Blok Kampar secara terbuka. "Gubernur Riau juga sudah menyurati Menteri ESDM, permintaan supaya Blok Kampar diserahkan ke BUMD, SDM kita siap, mitra kerja sudah siap. Sekarang kita dapat informasi blok ini mau dilelang, open tender. Ini wacana gencar sekali jelang berakhirnya pemerintahan sekarang," kata Juru Bicara FMPMBK, Zulmizan.
Ia menyebutkan, mereka merebut Blok Kampar sudah berjalan cukup lama. Hingga saat ini sudah 80 persen proses yang dilewati. Namun, baru-baru ini tersiar kabar jika pemerintah pusat melalui Kementerian ESDM akan melakukan open tender (lelang terbuka) terhadap Blok Kampar.
Karena itulah FMPMBK meminta dukungan kepada wakil rakyat dari Riau, baik DPR maupun DPD, agar mendorong pemerintah pusat menyerahkan pengelolaan Blok Kampar kepada konsorsium BUMD di Pelalawan dan Indragiri Hulu dan menolak dilakukannya open tender. "Kami mohon dukungan DPD/DPR RI untuk menndorong supaya pusat menyerahkan pengelolaan ke BUMD, kita menolak open tender," katanya.
Blok Kampar merupakan ladang minyak yang sebelumnya di kelola oleh PT Medco EP Indonesia yang kontrak karyanya berakhir 27 November 2013. Pemerintah sepakat mengambil alih ladang tersebut. Sepanjang masa transisi, PT Medco masih dipercaya mengelola selama 6 bulan sampai Mei 2014 dan diperpanjang kedua kali sampai Desember 2014 nanti.
Pada 2012 lalu, Bupati Pelalawan HM Harris, dan Bupati Inhu Yopie Arianto sudah mengajukan surat ke Menteri ESDM supaya Blok Kampar diserahkan pengelolaannya pada daerah. Kedua Bupati juga telah menandatangani nota kesepahaman sejak 2013 untuk mengelola bersama ladang tersebut.
Abdul Gafar Usman, senator asal Riau mengatakan aspirasi ini menjadi tugas pertama senator dan legislator asal Riau untuk memperjuangkannya. Di samping banyak agenda penting lain mengenai Riau. Karena itu senator dan legislator Riau yang menerima aspirasi ini meminta semua syarat disiapkan dengan baik.
"DPR dan DPD dari Riau akan menjadikan ini agenda awal melakukan komunikasi dan langkah-langkah dengan pusat. Kita akan susun langkah-langkah yang akan dilakukan," kata Gaffar Usman, Koordinator Forum MD3 Dapil Riau ini. (wwa/prc)
