Wardan Langsung Gerak Cepat
Adakan Pertemuan Dengan Semua Pejabat
Selasa, 26/11/2013 - 03:01:22 WIB
tEMBILAHAN - Bupati Indragiri Hilir (Inhil), HM Wardan melakukan pertemuan dengan seluruh pejabat dari Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Pejabat eselon I, II dan III serta camat di lingkungan pemerintah Kabupaten Inhil, Senin (25/11).
Kegiatan yang digelar di Gedung Engku Kelana Tembilahan ini merupakan pertemuan kedua yang dilakukan usai dilantik jadi Bupati Inhil setelah sebelumnya bersilaturrahmi dengan kepala desa dan lurah, dan merupakan pertemuan pertama yang dilakukan secara resmi pada hari kerja.
Tampak hadir, Wakil Bupati Rosman Malomo, Ketua DPRD Inhil Raus Walid, Kapolres Inhil, Dandim, Kepala Kejaksaaan, Ketua Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama serta Sekretaris Daerah Kabupaten Inhil, H Alimuddin RM
Pada kesempatan itu, Bupati Inhil periode 2013-2018 ini berharap, seluruh pejabat dan pegawai yang ada dilingkungan Pemkab Inhil dapat bersinergi dengan baik, khususnya dalam merealisasikan segala bentuk program dan kegiatan pembangunan di Kabupaten Inhil, baik jangka pendek maupun jangka panjang.
"Mari kita saling memberikan dukungan dan bahu-membahu dalam membangunan Kabupaten Inhil, menuju ke arah yang lebih baik dan sejahtera," tutur HM Wardan.
Wardan menyatakan tetap berkomitmen menjalankan visi dan misi yang telah disampaikan pada Pemilukada Kabupaten Inhil, beberapa waktu lalu. Dimana, Pemkab Inhil akan menyalurkan dana 1,2 miliar perdesa sesuai dengan indicator yang dan pertimbangan yang dibuat.
Kendati demikian, lanjut Wardan, dana tersebut hanya diberikan kepada desa yang telah memenuhi persyaratan. Artinya, pemberian besarnya dana pembangunan bagi sebuah desa/kelurahan, disesuaikan dengan prestasinya dalam merealisasikan dan memanfaatkan dana tersebut.
Hal itu, dalam upaya merealisasikan Program Desa Maju Inhil Jaya, melalui percepatan pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi masyarakat secara terintegrasi, berkualitas dan merata hingga seluruh penjuru desa.
"Selain itu, juga termasuk perbaikan harga perkebunan kelapa rakyat, yang dimulai dengan penataan regulasi yang lebih menguntungkan petani dan masyarakat desa," imbuhnya. (FAD)