DARIRIAU.com - Ketua DPR RI Marzuki Alie menegaskan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai lembaga auditor negara harus bersih dari intervensi dan kepentingan politik.
Diakuinya, banyak pihak yang meminta tolong kepada pimpinan BPK agar hasil audit keuangannya dapat dibantu dengan opini penilaian baik.
"Kalau nggak kuat, maka di sana (BPK) banyak musuhnya. Karena di sana banyak yang minta tolong. Kalau ditolong, tentu akan melanggar sumpah jabatan, tetapi kalau nggak ditolong maka akan dimusuhi," kata Marzuki Alie dalam dialektika demokrasi 'Mencari figur Anggota BPK yang Kompeten dan Berintegritas' di Gedung DPR Jakarta, Kamis (4/9/2014).
Oleh karena itu, seleksi dan rekrutmen anggota BPK yang saat ini sedang dilakukan oleh Komisi XI DPR. Fit and proper test yang sedang dilakukan Komisi Keuangan DPR itu diharapkan bisa bebas dari kepentingan politik. "Dari bupati, wali kota, gubernur, dan pejabat lembaga negara lainnya termasuk BUMN. Mereka sangat berkepentingan dengan BPK. Untuk itu, kalau BPK dijadikan alat politik, maka akan berbahaya dan merusak demokrasi," ujarnya.
Soal fit and proper test oleh DPR itu, Marzuki Alie mengungkapkan sebenarnya dari dulu dia sudah mengutarakan agar proses rekrutmen pejabat negara tidak lagi melalaui DPR. "DPR itu lembaga politik, yang tentunya perhitungannya juga politis. Oleh karena itu, kalau dilanjutkan maka hasilnya adalah BPK akan diisi oleh orang-orang yang berafiliasi politik. Tentu akan mengkhawatirkan," kata Marzuki yang mengaku kecewa karena DPR masih menggunakan UU lama dalam proses fit and proper test calon anggota BPK.
Marzuki mengatakan banyak pejabat yang berkepentingan dengan BPK. "Dari bupati, wali kota, gubernur, dan pejabat lembaga negara lainnya termasuk BUMN. Mereka sangat berkepentingan dengan BPK. Untuk itu, kalau BPK dijadikan alat politik, maka akan berbahaya dan merusak demokrasi," katanya.
Sekretaris Nasional Fitra Yenny Sucipto mengakui banyak keuangan negara yang bocor atau lepas dari audit BPK karena adanya intervensi. Selama tahun 2008-2011 terdapat kasus keuangan BUMN Rp 125 triliun yang tidak terselensaikan sebagai potensi keuangan penerimaan negara. "Jadi, ini menjadi kunci bagi BPK untuk menyelematkan uang negara, karena antara 30 sampai 50 persen hilang. Dan per 31 Desember 2014 ini, yang kembali hanya Rp 15 triliun," ujarnya.
Ia mengatakan dari 67 calon anggota BPK terdapat 12 politisi atau mantan politisi DPR dan DPD RI. Padahal, BPK sebagai lembaga audit keuangan dari negara dari APBN, APBD, BUMN, dan kebijakan pembelajaan lainnya sebagai instrumen kesejahteraan rakyat selama ini gagal diwujudkan.
Peneliti dari Indonesia Budgeting Center (IBC) Roy Salam menjelaskan audit yang dilakukan BPK masih terbatas pada audit keuangan administratif, bukan audit kinerja. Padahal, audit kinerja itu lebih penting untuk mengetahui sejauh mana manfaat APBN itu dalam mensejahterakan rakyat.
"Manfaat itu akan makin sulit diwujudkan, jika politisi yang menjadi pejabat BPK, dan pasti akan makin sarat dengan konflik of interest politik. Bahwa membersihkan kotoran itu harus dengan sapu yang bersih, dan bukan sebaliknya," kata Roy Salam.
Dari 67 calon anggota BPK itu, terdapat politisi dan mantan politisi DPR dan DPD RI yang ikut dalam proses seleksi tersebut. Mereka antara lain Harry Azhar Azis (Golkar), APA Timo Pangerang (Demokrat), Sohibul Imam (PKS), Demokrat Achsanul Qosasih (Demokrat). Sedangkan 2 orang anggota DPD RI adalah Zulbahri dan Hasybi Anshori. Mantan anggota DPR RI sebelumnya ada Rizal Djalil (PAN), Ali Masykur Musa (PKB), Teunku M. Nurlif (Golkar) dan lain-lain.***(gsu)
