Dalam sambutannya, Sekda mengatakan tujuan pelaksana FGD ini dilakukan guna memestikan keterlibatan stakeholder atau prinsip partisiptif telah dilaksanakan dalam pelaksanaan KLHS.

"Hasil akhir dari proses KLHS ini diharapkan mampu memberikan perumusn alternatif penyempurnaan dalam memberikan rekomendasi perbaikan untuk RPJM Kabupaten Inhil, sehingga prinsip pembangunan berkelanjutan telah diintegrasikan,” jelas Sekda.

Ditambahkannya pula, kegiatan ini penting agar pemerintahan daerah selain dapat mencapai prioritas dan sasaran pembangunan daerah dalam upaya mewujudkan visi, misi dan program kepala daerah terpilih.

"Ini juga dapat mengantisipasi munculnya rencana program yang tidak tepat sasaran, serta dapat menyelaraskan aspek sosial, ekologi dan ekonomi dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Inhil 5 tahun ke depan dan diharapkan seluruh peserta FGD untuk mengikuti rangkaian acara hari ini sampai penyepakatan hasil akhir," harapnya.

Sementara itu, Kepala BLH Encik Kamal Syahindra menambahkan manfaat yang diperoleh dengan melakukan KLHS untuk RPJM  adalah untuk mencegah kesalahan investasi dengan mengingatkan para pengambil keputusan akan adanya peluang pembangunan yang tidak berkelanjutan sejak tahap awal proses pengambilan keputusan.

Peserta sendiri adalah dari SKPD terpilih, kelompok kerja pengendalian lingkungan, stakeholder terpilih, kalangan dunia usaha, kalangan akademisi, dan LSM serta narasumber yang merupakan tenaga ahli yang ditunjuk dari Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri yaitu Adhi Wiyana dan Dwi Nurcahyadi.(adv-Hms)