"Menurut saya adalah hal yang wajar, kalau seseorang yang berkuasa menempatkan orang-orang sekitarnya sebagai prioritas. Kalau mampu dan memiliki loyalitas boleh saja," ungkapnya.

Dia menilai, hal tersebut pada prinsipnya sudah dikomentari oleh beberapa tokoh masyarakat di Riau. Kemampuan dan loyalitas tentunya sudah dipertimbangkan pimpinan dalam menempatkan pegawainya. 

"Kedekatan individu, baik karena darah maupun relasi persahabatan tidak akan terelakan. Itu terjadi di lingkungan pemerintahan manapun itu, tinggal menyikapinya saja," ulasnya seperti rilis yang dikirim Humas Pemprov Riau ke sejumlah media.

Alazhar mencontohkan, pemimpin di negara yang punya kebanggaan sebagai negara demokratis, Amerika Serikat yang juga mengangkat kerabatnya. Dimana, pada masa yang sangat kursial, Presiden Amerika, John F Kenedy yang mengangkat saudaranya Robert Kenedy sebagai Jaksa Agung kala itu.

"Pada waktu itu dia mengatakan, akan mengangkat Robert Kenedy sebagai Jaksa Agung meskipun bukan saudaranya. Apalagi sebagai saudaranya, hal itu karena didukung dengan kemampuannya," tambahnya.

Dia menilai, politik dinasti itu dalam pengertiannya turun temurun dalam kurun waktu tertentu. Namun, hal tersebut belum terlihat di Riau. Hanya saja, dalam menjalankan roda pemerintahan, pemimpin tentunya memerlukan orang-orang yang loyal untuk mendukung kinerja. 

"Kenapa politik dinasti itu dimunculkan, kenapa menjadi isu besar. Saya merasa ini tidak lepas dari kita masih berfikir, masih bergema di pemikiran kita tentang Ratu Atut yang menggurita kekuasaannya. Apakah Pak Anas sudah melakukan politik dinasti, saya rasa tidak dan memang belum terlihat pada titik-titik inti," terangnya.

Sementara tokoh masyarakat Riau lainnya, Azali Djohan menilai, penempatan pejabat dalam instansi pemerintahan merupakan hak prerogatif pimpinan. Hal tersebut dilakukan pasca usulan dari Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat).

"Berdasarkan pengalaman saya, dalam menempatkan seseorang tentunya sesuai dengan pangkat dan pengalaman. Pemimpin tertinggi tentunya memilih figur yang tepat untuk dapat menjalankan roda pemerintahan secara maksimal," tuturnya.

Dalam penunjukan posisi di pemerintahan tentunya pimpinan dalam hal ini gubernur mempertimbangan poin-poin penting. Seperti loyalitas, bakat dan kemampuan dalam menunjang kinerja. "Aku tau dia ini, bagus kerjanya," ungkap Azali mencontohkan pertimbangan kepala daerah dalam menempatkan posisi pejabat.

Mantan Ketua LAM Riau itu mencontohkan perusahaan-perusahaan asing yang banyak melibatkan keluarga. Pasalnya, dengan menempatkan orang-orang terdekat dapat memberikan jaminan dalam memperoleh hasil maksimal dalam target yang dicapai.

"Masalah dinasti ini tidak saat ini saja mencuat. Dulu saat pemerintahan pak Rusli juga ada isu seperti ini. Saya pikir kalau dengan pertimbangan Baperjakat dan memiliki kemampuan tidak masalah," urai Azali.

Hal senada disampaikan mantan Ketua DPRD Riau, drh Chaidir. Menurutnya, dalam sistem pemerintahan ada penerapan sistem evaluasi untuk melihat kinerja aparatur pemerintah.

"Berikan dulu kesempatan bekerja, nantikan bisa dievaluasi. Saya kira pemimpin dimanapun, jika yang diberikan tugas tidak mampu, tentu akan diganti," terangnya.

Dia menilai, pemilihan pejabat yang memiliki kedekatan pada prinsipnya tidak dilarang. Dimana, tim yang ditunjuk memang harus loyal, mampu bekerja sama dan memiliki kompetensi.

"Yang penting pejabat yang duduk itu baik dan memperjuangkan kepentingan masyarakat dan tidak korupsi," tergas Chaidir.*** (rilis)