DARIRIAU.com - Anggota Komisi A DPRD Riau Riki Hariansyah mendukung keinginan Gubernur Riau Annas Maamun untuk menggugat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Hal ini terkait kebijakan perekrutan dan pengumuman honorer kategori dua (K2) dan penerimaan CPNS.

"Setuju kalau Peraturan Pemerintah (PP) yang berlaku sekarang ditinjau ulang kembali oleh MK. Pasalnya, PP tersebut tidak mendukung daerah dalam perekrutan CPNS," tegasnya di Gedung Lancang Kuning.

DPRD Riau khususnya Komisi A imbuhnya, setuju dengan rencana Gubernur untuk menggugat KemenPAN ke MK. Karena peraturan yang diterapkan tidak berpihak kepada daerah, namun tanggungjawabnya dibebankan kepada daerah.

"Sebaiknya porsi penerimaan CPNS diserahkan kepada daerah. Sehingga bisa memberdayakan putra putri untuk berkarya di tanah kelahirannya. Karena juga memiliki skil yang sama dengan peserta CPNS dari luar daerah. Seperti skil bidang hukum, administrasi ekonomi, pertambangan dan lain lain, pada umumnya anak daerah sudah ada lulusan tersebut," jelasnya.

Lebih lanjut dikatakan, tinggal mengedepankan mereka lagi dalam membangun negeri sendiri. Jadi diharapkan tidak perlu lagi direkrut orang luar. 

Sebab porsi ini juga ada dalam UU tentang kewenangan daerah dalam penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Maka sekarang Dewan akan membantu mengupayakan pengembalian kewenangan itu dengan sepenuh hati.

Selama ini katanya terkait kebijakkan penerimaan CPNS telah diambil alih oleh Pusat. Namun melalui rencana Gubernur, Dewan akan mendung sepenuh hati demi masa depan anak negeri Melayu di Riau. (sud)