DARIRIAU.com - Pasca diumumkannya hasil kelulusan bagi tenaga honorer Kategori dua (K2), Jumat (14/02/14) lalu dan berdasarkan surat dari Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) No B/789/M.PAN/2/2014 terkait hasil ujian Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) K2, Kota Pekanbaru menerima 30 persen tingkat kelulusan. Jika dipersentasikan jumlah tersebut mencapai 47,15 persen.
Namun jumlah kelulusan tersebut tidak mencakup untuk semua CPNS K2 yang mengikuti dari total 995 yang diverifikasi, 929 yang mengikuti ujian, hanya 438 CPNS yang dinyatakan lulus dan 491 dinyatakan tidak lulus oleh Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB).
Dengan adanya polemik terkait nasib akan diberhentikannya honorer K2 yang tidak lulus tersebut, puluhan tenaga honorer K2 yang mengatasnamakan Forus Komunikasi Tenaga Honorer K2 (FKTH-K2), yang tegolong dari tenaga guru, kesehatan dan administrasi mengelar aksi damai di halaman Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekanbaru, Selasa (25/2).
Dalam orasinya tersebut, FKTH-K2 meminta kepada anggota DPRD Kota Pekanbaru untuk memperjuangkan nasib K2 yang tak kunjung diangkat oleh pemerintah.
Adapun pernyataan sikap honorer K2 adalah, agar seluruh tenaga K2 yang belum lulus tes CPNS tahun 2014, pada tanggal 3 November 2013 untuk diangkat menjadi CPNS. Diketahui untuk honorer K2 yang tak lulus tersebut sebanyak 491 orang, terdiri dari 300 tenaga guru, 155 tenaga administrasi dan 36 tenaga kesehatan.
FKTH-K2 juga mendesak Presiden untuk mengeluarkan kebijakan dan mengangkat kembali sisa K2 menjadi CPNS. Selain Presiden, FKTH-K2 mendesak KemenPAN-RB mengumumkan kembali K2 yang tak lulus. Begitu juga Pemko dan dewan diminta untuk memperhatikan nasib K2 yang sudah mengabdi hingga puluhan tahun. Bahkan KemenPAN-RB mengatakan, jika K2 yang tidak lulus tes CPNS akan dirumahkan, dengan status pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak kerja.
"Kami menilai KemenPAN-RB berhianat dengan PP no 6 tahun 2014. Dulu ada statemen bahwa K2 bisa diangkat menjadi CPNS berdasarkan lama mengabdi, pasing grade dan usia, dan kami sudah memenuhi ketiga syarat itu. Kalau berdasarkan tiga syarat itu, kita sudah mengabdi menjadi guru selama 10-20 tahun, kenapa kami tidak diangkat menjadi PNS. Hari ini (Selasa, red) kami dari FKTH-K2 menuntut pemerintah wajib PNS 2014," kata Kordinator Lapangan Aksi, Said Syamsul Bahri kepada wartawan saat orasinya di Gedung DPRD Pekanbaru.
Dikatakan Syamsul, KemenPAN-RB sudah berbohong dan tidak peduli lagi akan nasib ratusan pegawai honorer K2 yang dinyatakan tidak lulus. Bahkan jika tuntutannya tidak didengarkan oleh Presiden dan KemenPAN, pegawai honorer K2 mengancam akan memboikot Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg) 2014. "KemenPAN sudah berbohong dan memperkosa kebijakan sendiri. Kami minta KemenPAN mundur dari jabatannya. Seandainya tututan kami tidak didengarkan atau dituruti, kami pastikan golput pada pemilu nanti," kecamnya.
Dilanjutkannya, bahwa tuntutan K2 tidak ada harga tawar menawar lagi, ini tuntutan harga mati. K2 menjadi PNS adalah tuntutan kami. Karena kita sudah ada databes Nasional, tidak ada alasan lagi bagi pemerintah tak mengangkat K2 menjadi CPNS. "Kalau KemenPAn mengatakan kita tak berkualitas dan tidak masuk integritas itu kebijakan yang salah. Karena kita sudah lama mengabdi, bahkan sebagian guru sudah ada yang sertifikasi, dan telah diakui Negara," jelas Syamsul kepada wartawan.
Ditambah Syamsul lagi, selain anggota DPRD Kota Pekanbaru, FKTH-K2 juga meminta kepada Walikota Pekanbaru H Firdaus ST MT untuk dapat memperjuangkan nasib honorer K2. Ia juga menegaskan akan terus melakukan demo jika tuntutanya tidak direspon sama sekali oleh KemenPAN. "Kita minta KemenPAN mendengar tututan K2 serta bertanggungjawab dengan nasib K2 yang belum lulus. Kami tidak akan mundur, sampai kami diangkat menjadi PNS. Bila perlu kami akan turun ke lapangan setiap hari," tandasnya.
Pada guru yang berdemo ini ditemui Wakil Ketua Komisi III DPRD Aprizal DS, dan mengajak massa untuk berdiskusi di dalam ruangan saja, karena kondisi kabut asap di luar gedung cukup tebal. Akhirnya 20 orang perwakilan tenaga honor bersama-sama menuju ruang Komisi III untuk berdiskusi. Di dalam ruangan tenaga honor memaparkan permintaan dan data tenaga honor yang perlu diperjuangkan.
Menyikapi pengaduan masyarakat ini, Aprizal DS yang didampingi Ketua Komisi III Muhammad Fadri AR, Sekretaris komisi Ade Rahmad MPd, dan anggota komisi lainnya, mengatakan bahwa pihaknya di Komisi III akan segera mengagendakan untuk melakukan hearing dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD).
"Kita bahas dengan eksekutif, sekko, BKD dan Disdik. Mereka ingin diterima semuanya. Keinginan mereka diangkat K1 dan K2. Tapi keinginan pemerintah melalui tes. Bagi kita, akan kita terima saja dan dibicarakan dengan instansi terkait nantinya," kata Aprizal usai rapat.
Menurut Aprizal, kondisi ini terjadi atas adanya janji politik Presiden Republik Indonesia yang akan mengangkat seluruh tenaga honorer di Indonesia menjadi PNS. "Penerimaan kemarin dinilai tak transparan. Maka Komisi III besok akan melakukan hearing dengan eksekutif, mana yang lulus dan tidak, nanti terungkap," ujarnya.
Setelah puas dengan jawaban DPRD, perwakilan massa memberi pemahaman kepada rekannya yang menunggu di luar gedung. Beberapa saat kemudian massa membubarkan diri dengan tertib. (jef)
(0) Komentar
|
[ Kirim Komentar ]
|
