Menurut kakak kandung terdakwa kasus suap wisma atlet yang juga mantan bendahara umum Partai Demokrat, M Nazaruddin ini, mengatakan dalam rangka percepatan pembangunan di Pekanbaru, dia meminta kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekanbaru dari Partai Demokrat untuk lebih proaktif mendorong agar APBD tersebut segera disahkan.

 

M Nasir yang kini menjabat sebagai Anggota Komisi XI DPR RI ini juga mengaku, jika kedatangannya di Kota Pekanbaru selain melakukan silaturahmi dengan Ketua PDC Demokrat yang juga Walikota Pekanbaru H Firdaus ST MT, juga berbincang ringan tentang masalah APBD Pekanbaru.

Ketika ditanya apakah anggota DPRD asal Partai Demokrat mesti mengamankan proses pengesahan APBD itu? Nasir dengan tegas menjawab. Karena mengamankan itu adalah sebuah proses. Dia mempersilahkan agar pembahasan tetap berjalan semestinya. Dia hanya meminta Fraksi Demokrat ikut memperhatikan demi kepentingan bersama.

"Begitu juga anggota DPRD Pekanbaru lainnya, kita berharap tidak hanya Fraksi Demokrat ikut memperhatikan kepentingan masyarakat. Karena antara legislatif (Dewan, red) harus singkron dengan eksekutif (Pemko, red). Saya tidak melihat warna partainya. Tapi bagaimana pembangunan di Pekanbaru ini harus terus berjalan. Karena masyarakat pasti ingin pembangunan berjalan dengan baik dan cepat," kata M Nazir yang juga Ketua Bidang Transmigrasi DPP Demokrat.

Saat ditanyakan apakah langkah Pemerintah Kota (Pemko) yang berencana menerbitkan Peraturan Walikota (Perwako) untuk menggunakan anggaran sebesar APBD tahun lalu sudah tepat? Nasir menekankan soal itu sudah ada regulasinya. 

"Aturannya sudah ada. Kebijakan harus berjalan masing-masing. Tapi saya harap sinkronisasi legislatif dan eksekutif harus terjadi. Karena ini semua demi kepentingan masyarakat, bukan kepentingan partai atau pribadi," ungkapnya. 

Sementara itu, Walikota Pekanbaru,  H Firdaus ST MT menyampaikan, bahwa pertemuan dengan salah satu petinggi Partai Demokrat tersebut tidak hanya membincangkan tentang APBD. Karena status Nasir juga sebagai pengusaha, pertemuan itu lebih banyak bercerita tentang investasi di Pekanbaru.

Ditanya apa saja perbincangan tentang pengesahan APBD? Wako menyatakan, bahwa soal itu bukan hanya kewenangan legislator asal Partai Demokrat saja. Meskipun ketuanya berasal dari Partai Demokrat, tetapi pengesahan APBD 2014 adalah kewenangan semua fraksi, secara bersama.

"Kami juga semua memahami bahwa APBD harus cepat disahkan, itu harapan kita semua. Karena ini demi kepentingan masyarakat banyak.  Jika APBD tidak secepatnya disahkan, sementara kita sudah telat lama, solusinya kita  mempersiapkan Perwako dan terus berkonsultasi agar tak salah langkah. Tapi, kalau legislatif memacu pengesahan APBD kita sangat berterimakasih. Karena belum disahkan APBD sangat berdampak terhadap perekonomian masyarakat," tutur Wako. (Kho)