DARIRIAU.com - Mundurnya Ketua DPRD Jamal Abdillah disebut-sebut karena tidak harmonisnya hubungan antara eksekutif dan legislatif, terutama tidak kunjung disahkannya APBD Bengkalis 2014. Jamal juga memberi isyarat kalau dirinya mundur karena situasi politik di Bengkalis belakangan.
Namun hal itu justru dibantah oleh Bupati Bengkalis Herliyan Saleh. Ketua DPW Partai Amanat Nasional (PAN) Provinsi Riau tersebut justru terkejut dengan mundurnya Jamal Abdillah sebagai Ketua DPRD. Dikatakan Herliyan, hubungannya dengan Ketua DPRD baik-baik saja dan tidak ada yang mesti dipersoalkan.
"Hubungan saya dengan Ketua DPRD harmonis dan tidak ada permasalahan antara eksekutif dengan legislatif hingga saat ini," kata Herliyan, Rabu (8/1).
Mundurnya Jamal Abdillah, nilai Herliyan, tidak ada hubungannya dengan eksekutif tetapi lebih kepada persoalan di internal dewan.
Sementara itu, hingga kemarin berita mundurnya Jamal Abdillah masih menjadi perbincangan di kalangan masyarakat di Bengkalis. Ada yang memberi apresiasi namun ada pula yang menyayangkannya.
Pihak yang memberi apresiasi diantaranya adalah pengamat politik Bengkalis Syafril Naldi NK.
"Langkah mengundurkan diri selaku ketua DPRD Bengkalis oleh saudara Jamal Abdillah patut diberi apresiasi. Ini menandakan bahwa situasi politik di Bengkalis sekarang dalam kondisi yang tidak kondusif, termasuk dugaan ketidakharmonisan hubungan antara legislatif (DPRD) dengan eksekutif (Pemerintah Daerah)," katanya.
Seperti diakuinya Jamal Abdillah ketidakmampuan menahkodai DPRD ditengah situasi Bengkalis hari ini, memberikan sinyal
ketidakharmonisan hubungan antara lembaga pemerintah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Karena dampak dari ketidakharmonisan hubungan itu adalah masyarakat, sehingga keputusan mengundurkan diri sebagai ketua DPRD sebagai langkah yang maju dalam dinamika perpolitikan di Negeri Junjungan.
"Jarang di zaman sekarang orang yang menduduki posisi puncak kekuasaan mau mengundurkan diri begitu saja. Bahkan orang yang sudah dijadikan tersangka dan ditahan di penjara saja tak mau melepaskan jabatannya, tapi yang dilakukan saudara Jamal Abdillah menjadi salah satu dinamika dalam pencerahan berdemokrasi di Bengkalis," tukas Syafril, yang juga politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Pendapat lain disampaikan praktisi hukum di Bengkalis Hamidi SH, yang menduga telah terjadi ketidakharmonisan hubungan antara DPRD dengan Pemkab Bengkalis sejak dua tahun belakangan. Indikatornya dilihat dari berbagai kebijakan pembangunan, yang dibuat bersama oleh DPRD dan eksekutif.
Salah satunya contoh Hamidi, ada beberapa usulan rancangan peraturan daerah (Ranperda) yang diusulkan eksekutif yang ditolak untuk dibahas maupun disahkan menjadi peraturan daerah (Perda) oleh DPRD. Kemudian pembahasan RAPBD murni maupun RAPBD Perubahan yang dinilai sarat kepentingan dan selalu terjadi tarik ulur antara kedua belah pihak serta persoalan dana bantuan sosial (bansos) yang sekarang menjadi polemik.
"Pipa komunikasi antara lembaga legislator dengan penyelenggara pemerintahan saya melihat tidak berjalan lancar. Keputusan mundur oleh Jamal Abdillah itu sangat wajar di tengah banyaknya tuntutan masyarakat terhadap hasil pembangunan daerah yang dirasa masih jauh dari harapan," ungkap Hamidi kepada DariRiau.
Rekan Jamal di DPRD Bengkalis, Misliadi menegaskan tidak ada persoalan di internal dewan yang menjadi penyebab Jamal mundur. Semua berjalan seperti biasa, tidak ada riak. Oleh sebab itu dia mengharapkan agar Ketua DPRD termuda di Indonesia itu tetap memimpin legislatif hingga akhir masa jabatan.
"Kita berharap Jamal tetap memimpin DPRD Bengkalis sampai akhir masa jabatan. Jamal merupakan sosok pemimpin yang mewakili anak muda," ujar Misliadi.
Tetap Anggota DewanSementara itu Jamal Abdillah sendiri kepada sejumlah wartawan saat konfrensi pers perihal pengunduran dirinya menegaskan kalau dirinya tetap menjadi bahagian dari DPRD Bengkalis sampai berakhirnya masa jabatan DPRD Bengkalis periode 2009-2014, pada bulan September tahun ini.
"Saya menyatakan mundur sebagai ketua DPRD Bengkalis. Namun saya tetap menjalankan tupoksi sebagai anggota dewan dan tidak
menghambatnya pengesahaan APBD murni tahun 2014 ini apalagi menyangkut masyarakat kabupaten Bengkalis," ungkap Jamal Abdillah.
"InsyaAllah sampai masa tugas berakhir bulan September nanti, tetap sebagai wakil rakyat yang akan selalu mengkedepankan kepentingan masyarakat," papar Jamal.
Ke depan, politisi asal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengaku hanya akan menjadi bahagian dari alat kelengkapan dewan, seperti anggota komisi dan di fraksi PKS saja. Ia tetap berkomitmen untuk turut serta dalam pembangunan daerah, walau porsinya tidak lagi selaku pimpinan tertinggi di DPRD.
"Meski mundur sebagai ketua dewan, bukan berarti saya mengabaikan tugas selaku wakil rakyat. Pengunduran diri yang saya buat itu murni karena situasi Bengkalis yang terjadi sekarang membuat diri saya tidak mampu memimpin lembaga yang terhormat ini, serta demi harmonisasi hubungan antara lembaga kedepannya," tandas Jamal Ketua DPRD termuda di Indonesia ini mengakhiri. (put)
(0) Komentar
|
[ Kirim Komentar ]
|
