DARIRIAU.com - Paripurna tentang Pandangan umum DPRD Kota Pekanbaru terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2014 urung terlaksana.
Seyogyanya melalui jadwal informasi yang didapat akan digelar pada Selasa (7/1).
Pembatalan agenda Paripurna tersebut, terendus kabar, jika Sekertaris Kota Pekanbaru Syukri Harto menjadi penyebab dari batalnya Paripurna.
Seperti yang disampaikan Ketua Fraksi Demokrasi Kebangsaan Raya (DKR) Said Abdul Jalil ketika dikonfirmasi menyebut, jika beberapa anggota DPRD enggan hadir, dikarenakan Bantuan Sosial (Bansos) yang diajukan ke Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru sampai saat ini diduga tidak ditandatangani oleh Sekko.
"Ini mengecewakan, ini bansos sangat diperlukan masyarakat. Padahal sepengetahuan saya, persyaratan dari segala proposal yang diajukan telah melengkapi, mulai dari administrasi, bahkan sampai membuat fakta integritas, menandatangani kwitansi dan difoto, namun percuma," ujar Said ketika ditemui di ruang kerjanya.
"Kalau Bansos masyarakat tidak kunjung dikeluarkan oleh Pemko, tentunya, Selaku anggota DPRD kita merasa berhutang janji kepada masyarakat, bahkan ada ucapan jika kami ini berbohong. Makanya wajar jika anggota DPRD Pekanbaru ini tidak hadir karena malas melihat kinerja dari Sekko itu," cetusnya.
Sementara politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) M Sabarudi, juga melontarkan ucapan kekecewaan terhadap kinerja Pemko Pekanbaru. "Sekko itu tidak bisa lagi melaksanakan tugas dengan baik, lebih baik diganti saja. Jika tidak, maka jalan pemerintahan Kota Pekanbaru dipastikan tidak akan berjalan dengan baik," ujar Sabarudi.
Disamping masalah bansos, Sabarudi menilai, administrasi yang dibuat oleh Sekko ini sangat berbelit-belit dan juga Sekko dinilai tidak mampu untuk memegang jabatannya. "Kemarin APBD yang diajukan ke DPRD sebesar Rp2,4 triliun, namun tanpa ada pembahasan, tiba-tiba APBD 2014 naik menjadi Rp2,7 triliun, dari mana dia dapatkan angka tersebut?," ucap Sabarudi seraya mengatakan, jika memang ada perubahan anggaran harusnya dirumuskan terlebih dahulu antara legislatif dan eksekutif, tidak bisa eksekutif saja yang menukarnya.
Lain hal yang diucapkan Wakil Ketua DPRD Pekanbaru Dian Sukheri, Selaku pimpinan ia meminta, Badan Kehormatan (BK) DPRD Pekanbaru segera memanggil anggota DPRD Pekanbaru yang tidak hadir di paripurna, sekaligus anggota DPRD yang hadir lalu keluar dari ruangan setelah absensi.
"BK harus panggil anggota DPRD yang tidak hadir, termasuk anggota DPRD yang hanya datang mengisi absensi. BK harus meminta kejelasan terhadap anggota tersebut. Ini paripurna Pembahasaan APBD, bukan main-main," tegasnya.
Mestinya mereka paham, jika APBD ini gagal terus dilaksanakan dan tertunda, tentunya masyarakat Pekanbaru yang akan menjadi korban, namun jika ada persoalan yang tidak terselesaikan di Pemko, maka dalam rapat ini kita melakukan interupsi bukan dengan cara tidak datang seperti ini.
Di lain pihak Sekko Pekanbaru saat dimintai keterangan terkait pembatalan paripurna, menolak jika dirinya dianggap menjadi penyebab. "Saya menjalankan tugas sesuai aturan dan administrasi yang berlaku, jika aturannya sudah dijalankan secara baik maka akan saya tanda tangani dan jangan dilawan aturan tersebut," tuturnya.
"Dari beberapa Proposal yang masuk saya menilai memang ada yang tidak sesuai dengan aturan dan saya tidak berani untuk melanggar aturan yang ada. Contohnya rekomendasi sunnat massal di kop depan namun isinya beli bola voli, apakah ini tetap akan kita cairkan?," jelasnya.
Bantahan terkait pembatalan Paripurna akibat Sekko juga ditampik Walikota Pekanbaru. "Itu hanya isu, tidak ada gejolak terkait Bansos. Ini hanya membutuhkan sedikit waktu lagi saja untuk menyamakan presepsi," elak wako.
Ketika disinggung terkai peningkatan anggaran dari Rp2,4 Triliun menjadi Rp 2,7 triliun wako hanya berucap itu karena adanya perubahan SOTK. (dni)
