DARIRIAU.com - Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Riau Zainul Ikhwan, menegaskan menyaksikan televisi dan mendengarkan radio di wilayah perbatasan Kepulauan Meranti merupakan barang langka dan mahal harganya. Kapasitas energi listrik yang terbatas menyebabkan lembaga penyiaran di daerah perbatasan hanya mampu bersiaran selama 4-6 jam.
"Kelemahan lainnya adalah dari sisi kualitas, rata-rata radio Malaysia jauh lebih berkualitas dari sisi penerimaan siaran. Sebab kekuatan power radio yang dimiliki negara Malaysia jauh lebih besar dari power radio Indonesia," ujar Zainul seusai berkunjung ke kantor Kementerian Informasi dan Komunikasi di Jakarta, Selasa (17/12).
Diungkapkan Zainul, jumlah radio sebanyak tiga lembaga penyiaran dan sisanya puluhan lembaga penyiaran radio dari Malaysia serta dua TV Kabel di Selatpanjang Kabupaten Kepulauan Meranti. Minimnya jumlah lembaga penyiaran tersebut ditengarai Zainul, pemerintah Malaysia jauh lebih mudah dalam regulasinya menerbitkan izin bersiaran radio dibandingkan Indonesia yang lebih rumit dan butuh waktu lama.
Sebelum ke kantor Kominfo, bersama Kepala Diskominfo-Pengolahan Data dan Elektronik (PDE) Ahmad Syah Harrofie, Kepala Pengelola Perbatasan Kepulauan Meranti Said Amiruddin, senator Riau Abdul Gafar Usman dan anggota FPKS DPRD Riau Mansyur, juga mengunjungi kantor Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP) di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan.
Sementara Gafar Usman mengatakan selain terdapat kesenjangan kesehjateraan dengan negara tetangga, Malaysia, daerah perbatasan juga memiliki keterbatasan seperti sarana dasar ekonomi dan sosial seperti listrik, air bersih dan lainnya sangat terbatas. Akibatnya masyarakat perbatasan berusaha untuk memenuhi hal tersebut dengan bergantung kepada negara tetangga. Selain itu, belum adanya kepastian hukum bagi pelaku pembangunan, karena semua kewenangan wilayah masih banyak dikeluarkan instansi pemerintah pusat.
"Kawasan perbatasan sangat identik dengan kawasan terisolir, dimana tingkat ekonomi masyarakatnya berada di bawah garis kemiskinan dan aktivitas perekonomian bergantung kepada negara tetangga, Malaysia," ujar Gafar.
Atas kondisi faktual tersebut, Gafar berpendapat perlu kebijakan khusus dari pemerintah untuk daerah perbatasan menyangkut infrastruktur yang berkualitas dan kuantitatif dan tidak tertinggal dengan kabupaten/kota lainnya di Riau. Belum adanya lembaga yang mengkoordinasikan pengelolaan perbatasan di tingkat nasional dan daerah, dalam hal ini, keberadaan BNPP belum melakukan perubahan bermakna. "Selain, persoalan minimnya sarana dan prasarana keamanan dan pertahanan dan lainnya," katanya.
Deputi III Bidang Infrastruktur Kawasan Perbatasan BNPP Agung Mulyana menegaskan pada APBN 2013, BNPP sudah memberikan bantuan infrastruktur, berupa pembangunan jalan di Pulau Rangsang dan Merbau dan bantuan air bersih dan lain-lain. Atas aspirasi yang diterima dari Pemkab Meranti, BNPP juga mendorong adanya perhatian infrastruktur, kejelasan perdagangan lintas batas dan perhatian terhadap abrasi serta informasi penyiaran di daerah.
(gus)
(0) Komentar
|
[ Kirim Komentar ]
|
