DARIRIAU.com - Ratusan buruh yang tergabung dalam FPE-SBSI kembali menggelar aksi unjuk rasa menuntut penghapusan outsourcing dan pengembalian hak-hak normatif kaum buruh.
Aksi para buruh ini dimulai dari Kantor DPRD Bengkalis hingga ke Kantor Bupati Bengkalis, Senin (9/12/2013) siang tadi.
Pantauan DariRiau.com, dalam aksinya ratusan buruh ini dengan menggunakan kendaraan sepeda motor dan sebuah mobil Pick-Up dilengkapi dengan alat pengeras suara seraya mendesak agar DPRD Bengkalis
menanggapi aspirasi buruh yang selama 15 tahun merasa dizolimi oleh perusahan- perusahaan 'nakal' seperti PT. Pertamina UP II Pakning, Bengkalis.
Setelah bernegosiasi disambut langsung oleh Ketua DPRD Bengkalis Jamal Abdillah, ratusan buruh ini kembali berunjuk rasa ke kantor Bupati Bengkalis Jalan, Ahmad Yani.
Justru berbeda, ratusan buruh ini menyampaikan orasinya dengan alat pengeras suara dengan menghidupkan musik dangdut sambil bernyanyi melontarkan bahasa kecaman terhadap pemerintahan yang dipimpin Bupati Bengkalis.
Aksi para buruh inipun spontan mengundang perhatian masyarakat sekitar dan para pengguna jalan Ahmad Yani.
"Pemerintah diminta harus serius menindak tegas sejumlah perusahaan yang dinilai telah mengangkangi peraturan serta hak-hak kaum buruh," sebut Ketua DPC FPE-SBSI Kabupaten Bengkalis, Gindo Lubis dalam
orasinya.
Aksi demo tersebut bertujuan untuk mendesak pemerintah daerah melakukan ketegasan terhadap beberapa perusahaan yang hingga saat ini telah melakukan pelanggaran berat.
"Persoalan ini sudah berlarut-larut hingga 15 tahun. Bahkan sebenarnya tidak pantas mereka (buruh perusahaan, red) menjadi tenaga kontrak atau outsourcing. Sudah sepantasnya perusahaan ini berdiri untuk mensejahterakan masyarakatnya seperti yang tertuang dalam pasal 33 UUD 1945," tegas Gindo Lubis saat diwawancarai.
Menurutnya, saat ini tenaga kerja hanya dimanfaatkan oleh sekelompok orang menjadi sebuah ladang bisnis untuk meraih keuntungan semata.
Jika hal tersebut terus dibiarkan, ia berkeyakinan para generasi penerus di Kabupaten Bengkalis tidak akan sejahtera dengan keberadaan perusahaan.
"Oleh karena itu Rakyat Bengkalis meminta ketegasan bapak bupati. Mau kemana dibawa nasib putera-puteri penerus Kabupaten Bengkalis ini?" tanyanya menegaskan.
(rdi)
(0) Komentar
|
[ Kirim Komentar ]
|
