DARIRIAU.com - Cap sebagai daerah kaya penghasil minyak terbesar di Indonesia, ternyata menjadi beban bagi Kabupaten Bengkalis. Karena pihak luar bahkan Pemerintah Provinsi Riau dan Pemerintah Pusat sekalipun pada kondisi tertentu memiliki tendensius dengan logika angka tanpa melihat lebih jauh lagi kondisi fakta daerah ini.

"Kita telah memaklumi bersama bahwa sejak otonomi daerah tahun 2001, kabupaten Bengkalis telah memulai sebuah fase baru dalam periodesasi pembangunan nasional. Gegap gempita desentralisasi politik membawa pengaruh luar biasa bagi daerah-daerah di seluruh indonesia, terutama daerah yang kaya sumber daya alamnya," ungkap Bupati Herliyan Saleh, Kamis (5/12).

Hal itu disampaikan Bupati Bengkalis Herliyan Saleh pada acara sosialisasi penegakan hukum dan pencegahan korupsi bekerjasama dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Bengkalis. Kegiatan sosialisasi itu sendiri dilaksanakan di lantai IV kantor bupati Bengkalis yang dibuka secara resmi oleh Bupati Herliyan Saleh.

Sosialisasi yang diadakan tersebut diikuti pejabat eselon II, III, IV beserta staf di jajaran Pemkab Bengkalis. Bertindak selaku leading sector kegiatan sosialisasi adalah Inspektorat Bengkalis bersama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Bengkalis dengan menghadirkan narasumber Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Bengkalis Mukhlis SH.MH.

Disebut Herliyan, berdasarkan identifikasi, terdapat tujuh persoalan utama kabupaten bengkalis yang hingga kini perlu diselesaikan dan telah menjadi fokus utama dalam RPJMD kabupaten Bengkalis 2010-2015.

Yaitu infrastruktur, pendidikan, kesehatan, permodalan dan usaha ekonomi masyarakat, ketidakseimbangan pembangunan antar kawasan, pemanfaatan sumber daya dan letak geografis wilayah belum maksimal, dan birokrasi yang masih lemah. (put)

(0) Komentar

[ Kirim Komentar ] Nama Email Komentar (*Masukkan 6 kode diatas)