DARIRIAU.com - Pemerintah Kabupaten Bengkalis mempersiapkan tiga opsi atau pilihan terkait pengelolaan pelabuhan yang telah dibangun menggunakan APBD. 

Ketiga pelabuhan tersebut adalah Pelabuhan Bandar Sri Laksamana, Pelabuhan Bandar Sri Setia Raja dan Pelabuhan Kargo Desa Air Putih.

Bupati Bengkalis Herliyan Saleh telah memerintahkan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) untuk segera merealisasikan pengelolaan pelabuhan tesebut.

"Saya berharap antara satu atau dua bulan ke depan sudah ada keputusan soal pengelolaan pelabuhan ini," ujar Bupati usai memimpin acara apel peringatan HUT Korpri, di Kantor Bupati Bengkalis, Jumat (29/11).

Ketiga opsi dimaksud adalah; pertama, membentuk Badan Usaha Pelabuhan (BUP) yang berbentuk BUMD. Untuk membentuk BUMD ini, kemungkinan butuh waktu lama karena harus ada Perda yang menjadi dasar hukum pendirian.

Opsi kedua, menggandeng BUP yang sudah ada. "Misalnya di Siak saya dapat informasi BUP sudah ada di sana, jadi BUMD kita bermitra dengan mereka dalam pengelolaan pelabuhan di Bengkalis," ujarnya.

Opsi ketiga, menyerahkan pengelolaan ketiga pelabuhan tersebut ke BUMN.

Kepala Dishubkominfo Bengkalis, H Ja'afar Arief mengatakan, terkait persoalan BUP ini, dirinya sudah mendesak ke BUMD PT Bumi Laksamana Jaya (BLJ) untuk segera bersikap. 

Untuk membuat BUP sebagai BUMD tersendiri, menurut Ja'afar  memang butuh waktu lama, sementara di sisi lain Kabupaten Bengkalis sudah memiliki BUMD. 

Akan lebih baik kalau BUMD yang ada tersebut dioptimalkan, misalnya dengan membentuk divisi khusus yang akan mengelola pelabuhan. Namun, kalau hal itu juga tidak memungkinkan, maka opsi kedua yaitu bermitra dengan BUP dari daerah lain dinilai cukup bagus.

"Dengan cara ini (bermitra), maka BUMD kita akan bisa belajar dengan BUP daerah lain bagaimana cara pengelolaan pelabuhan yang bagus dan tentunya bisa menambah pendapatan daerah," ujarnya. (MCR/din)