DARIRIAU.com - Sudah hampir berjalan lebih kurang dua tahun Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Bengkalis mengaku tidak tahu soal adanya pemotongan kontrak rekanan (kontraktor) jasa kontruksi oleh PT. Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) Duri.
Padahal potongan nilai kontrak itu jelas tertuang pada SPK mulai diterbitkan, mulai dari tarif 1 sampai 5 yang keterangannya jelas dimana nilai kontrak 0 sampai dengan Rp100 juta, hingga nilai kontrak diatas Rp5 milyar turut dipotong melalui mekanisme Perbankan yakni BPD Riau Cabang Bengkalis dengan nomor rekening 108.06.072260.
Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri Narno mengatakan, pihaknya sudah mendengar sejak lama masalah pemotongan kontrak rekanan tersebut, dan masalah tersebut justru diamini oleh sejumlah asosiasiasi dengan alasan khawatir tidak dapat paket proyek.
"Saya sudah tahu sejak lama hal itu, dan pihak asosiasi juga sudah mengetahuinya. Hanya kawan-kawan diasosiasi, lebih cendrung memilih lebih baik ikut saja, ketimbang tidak dapat paket proyek, padahal dasar dari pemotongan itu apa, pihak Jamsostek sendiri tidak pernah melakukan ekpose program itu ke rekanan atau asosiasi," kata Narno kepada sejumlah wartawan Senin, (25/11).
Narno juga menduga, pemotongan ini syarat dengan indikasi KKN, karena tidak jelas aturan yang mengikatnya. Apalagi, tidak semua rekanan yang dikenai pemotongan, dan juga tidak semua SKPD yang ada pemotongan Jamsostek ini.
"Hanya dinas PU saja yang menerapkan hal ini, saya menilai ini ada apa-apanya antara PU dengan Jamsostek, kita akan coba tanyakan kembali ke Asosiasi, saya rasa rekan-rekan asosiasi ada yang merasa keberatan, dan tidak setuju dengan hal itu," katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas PU kabupaten Bengkalis M. Nasir, dikonfirmasi terkait hal ini mengaku, belum mengetahui persis dan akan coba mencari tahu dasar aturan kerjasama antara PT. Jamsostek dengan Dinas PU atau rekanan.
"Mungkin ada kerjasamanya, saya belum lihat. Nanti coba saya cek kebenarannya," katanya.
Disinggung mengenai data jumlah potongan yang sudah diperoleh Jamsostek. M. Nasir mengaku, pihaknya tidak mengetahui data yang dimaksud, karena transaksi melalui perbankan dan Jamsostek sendiri.
"Data itu yang kita tidak punya, mungkin Jamsostek yang tahu berapa jumlah yang sudah masuk ke rekening Jamsotek," kata Kadis PU Bengkalis ini saat dihubungi lewat telepon seluler Senin (25/11/2013).
(ard)
(0) Komentar
|
[ Kirim Komentar ]
|
