Dikatakannya, pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan menyangkut 8 aspek  perubahan, yaitu aspek Organisasi, Tatalaksana, Sumberdaya Manusia Aparatur, Peraturan Perundang-Undangan, Pengawasan, Akuntabilitas, Pelayanan Publik, dan Budaya Kerja Aparatur.

"Dari delapan area perubahan tersebut mempunyai tujuan yakni, Program Manajemen Perubahan, Program Penataan Perundang-undangan, Program Penataan dan Penguatan Organisasi, Program Penataan Tatalaksana, Program Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur, Program Penguatan Pengawasan, Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik," ungkapnya, saat membuka Bimtek Penyusunan Road MAP Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemkab Inhil, Kamis (16/10).

Dikatakannya, secara umum dari ke delapan program area perubahan  tersebut sudah dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, hanya saja polanya belum sepenuhnya mengarah kepada format yang telah digariskan.

"Untuk itu, saya tegaskan kepada setiap stake holders untuk bersungguh dalam mendukung dan melaksanakan berbagai program pemerintah dalam upaya pembangunan, terutama dalam melayani masyarakat," tandasnya. (adv)