| | | | | | |
Sabtu, 17 08 2019  
DariRiau.com / Hukrim / Kejati Riau Diminta Usut Temuan BPK RI di RSUD Duri Bengkalis

Kejati Riau Diminta Usut Temuan BPK RI di RSUD Duri Bengkalis


Kamis, 27/06/2019 - 20:11:26 WIB

DARIRIAU.COM - Sejumlah massa yang tergabung dalam Gerakan Anti Korupsi (Gerak), Kamis (27/6/2019) menggelar aksi demo di depan Gedung Kejaksaan Tinggi (Kajati) Riau.

Dalam aksinya masa gerak meminta Kejati Riau mengusut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI tahun 2017 di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Duri yang merupakan milik Pemkab Bengkalis.

"Meminta BPK RI Perwakilan Riau menyerahkan hasil audit RSUD Duri kepada Kejati Riau, karena berdasarkan LHP BPK RI tahun 2017, terjadi kelebihan bayar pada pembangunan ruang operasi di RSUD tersebut," kata Koorlap aksi Samian dalam orasinya.

"Meminta Kajati Riau memproses temuan tersebut karena PT Sinar Baru Mitra Jaya, baru mengembalikan Rp200 juta dari Rp1,1 miliar kelebihan bayar pada proyek tersebut. Meminta Kajati Riau memeriksa Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Angaran (KPA), dan PPK dan PPTK, dalam proyek tersebut karena telah lalai dalam pengawasan dan harus bertanggungjawab terhadap kelebihan bayar yang diberikan kepada rekanan yang mengerjakan proyek tersebut. Mendesak Kajati Riau untuk serius dan mengusut persoalan ini hingga tuntas," jelasnya lagi.

Humas Kajati Riau Muspidaun di hadapan masa yang dikawal aparat kepolisian berjanji akan segera menindak lanjuti permintaan Gerak. "Apa yang disampaikan oleh rekan-rekan akan segera kita lanjuti," ujarnya di hadapan masa Gerak.

Muspidaun menyarankan masa Gerak untuk datang ke Kajati Riau untuk memantau laporan tersebut. "Sekitar dua minggu lagi silahkan datang untuk mengetahui progress laporan dari rekan-rekan Gerak," katanya.

Sementara itu Korlap aksi Samian mengucapkan terimakasih kepada Muspidaun karena telah menerima laporan dari Gerak. "Sesuai arahan dari humas Kajati, dua minggu kedepan kita akan kembali menggelar aksi dan mempertanyakan progress dari laporan kami," ujarnya. 

Proyek pembangunan kamar operasi RSUD Mandau tahun 2016
sebesar Rp11,606.296.000 mendapat sorotan. Pasalnya proyek itu diduga merugikan keuangan daerah sebesar Rp1,1 Miliar. Ditengarai ada kelebihan bayar yang dilakukan RSUD Mandau sebesar Rp1,1 miliar ke
rekanan PT Sinar Baru Mitra Jaya yang melaksanakan proyek itu.

Kelebihan bayar proyek pembangunan kamar operasi RSUD Duri tersebut, baru Rp200 juta dikembalikan ke kas daerah Bengkalis tanggal 05 Juni 2018. Sedangkan sisanya Rp 891.216.200,00 diduga belum dikembalikan sejauh ini.

Kelebihan bayar yang terjadi diduga disebabkan kelalaian panitia lelang (ULP bersama Pokja-red), PPK yaitu Direktur RSUD Duri ketika itu yang dijabat oleh Ersan Syahputra. Dimana dalam pelaksanaan lelang
tidak dilakukan evaluasi menyeluruh, termasuk harga penawaran dari rekanan yang tidak mendekati Harga Penawaran Sementara (HPS).

Tidak hanya itu dari hasil pemeriksaan terdapat dokumen yang menunjukan adanya pola kerjasama antara PT Sinar Baru Mitra Jaya dengan PT Aneka Gas Industri selaku subkontraktor. Banyak kejanggalan dalam pelaksanaan proyek ini. Termasuk masalah adanya subkontraktor
dalam pelaksanaan proyek yang tidak tertuang dalam dokumen PPK. Diduga ada kongkalikong dalam proyek yang merugikan keuangan daerah.



| | | | | | | |
Redaksi
Copyright © PT. INSPIRASI DARI RIAU, All Rights Reserved - (2012-2015)