| | | | | | |
Jum'at, 19 Oktober 2018  
DariRiau.com / Nasional / MPR Serius Menghadirkan Kembali GBHN

MPR Serius Menghadirkan Kembali GBHN


Senin, 08/10/2018 - 20:10:51 WIB

DARIRIAU.COM - Sesjen MPR RI Ma’ruf Cahyono mengungkapkan pemikiran untuk menghadirkan kembali GBHN, dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sudah berlangsung sejak lama. Pimpinan MPR periode 2014-2019 membentuk Badan Pengkajian dan Lembaga Pengkajian, masing-masing dengan anggota sebanyak 45 orang dan 60 orang. Selanjutnya, dalam sidang paripurna MPR Agustus lalu, dibentuk dua panitia Ad Hoc yang bertugas merumuskan GBHN dan rekomendasi.

“Pembentukan Panitia Ad Hoc, bukti keseriusan MPR untuk menampung aspirasi yang tumbuh di masyarakat. Panitia itu sudah bekerja sejak bulan Agustus, dengan harapan sebelum periode kepemimpinan MPR 2014-2019 berakhir, rancangan GBHN itu berhasil disiapkan, “ kata Ma’ruf Cahyono keynote speaker seminar nasional 2018 "Perlukah GBHN Dihidupkan Kembali Pasca Reformasi"di gedung Rektorat Unpad, Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, Senin (8/10/2018).

Ma’ruf Cahyono mengatakan dalam upaya mewujudkan sistem pemerintahan negara yang demokratis konstitusional memerlukan haluan negara yang sesuai dengan tujuan bangsa. Indonesia sebelum perubahan UUD 1945, memiliki GBHN sebagai haluan negara. 

Menurut Ma’ruf GBHN merupakan konsep ketatanegaraan yang mengandung arah dan strategi penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan negara khususnya MPR dengan Presiden terkait pola pembangunan nasional yang menyeluruh dan berkelanjutan. “Namun, pasca perubahan UUD 1945, GBHN tidak menjadi haluan negara dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan, “ katanya.

Ma’ruf Cahyono menyatakan hasil survei opini publik kerjasama MPR dengan UIN Syarif Hidayatullah menyatakan sebanyak  81,5 persen rakyat Indonesia masih menginginkan adanya GBHN kembali dalam penyelenggaraan negara. Selain itu, lebih dari 89 persen, warga masyarakat setuju bahwa MPR kembali menyusun GBHN, karena menganggap MPR adalah lembaga representasi kedaulatan rakyat secara lengkap dan sempurna.  

“Artinya, masyarakat masih percaya GBHN dapat memperjelas arah pembangunan karena GBHN merupakan landasan pedoman dan haluan operasional pembangunan,” ujar Ma’ruf. 

Ma’ruf mengakui adanya pendangan berbeda menyangkut urgensi keberadaan GBHN dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, dengan argumentasi masing-masing. Pandangan setuju beralasan haluan negara diperlukan karena pada dasarnya dokumen negara berisi alat dan strategi perjuangan bangsa dalam mengisi kemerdekaan berisi pola umum pembangunan nasional dan kedaan yang diinginkan dalam waktu tertentu.

Sementara pandangan yang tidak setuju haluan negara model GBHN, menyatakan sistem pilpres dan wapres secara langsung oleh rakyat membawa konsekuensi tidk diperlukannya lagi adanya pranata GBHN dan adanya pertanggungjawaban presiden atas pelaksanaan haluan negara kepada MPR.

Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Dr. Arry Baimus MA mengatakan, pro kontra terhadap kembalinya GBHN sudah terjadi sejak lama. Masing-masing kelompok memiliki alasan dan keyakinannya tersendiri. Yang pro terhadap GBHN mengatakan, hilangnya haluan negara menyebabkan arah pembangunan tidak jelas. 

“Yang kontra, beralasan kembalinya GBHN akan mengubah sistem ketatanegaraan, dan mengubah konstruksi sistem barbangsa dan bernegara, “ katanya.



| | | | | | | |
Redaksi
Copyright © PT. INSPIRASI DARI RIAU, All Rights Reserved - (2012-2015)